1.038 Koperasi Siap Diluncurkan Serentak di Kalimantan Timur
SAMARINDA — Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersiap menyambut peluncuran nasional program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang akan diresmikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 19 Juli 2025 mendatang. Program ini digadang-gadang sebagai motor baru penggerak ekonomi kerakyatan yang merata hingga ke pelosok negeri.
Dalam rangka mendukung kelancaran peluncuran program tersebut, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPPKUKM) Kaltim menggelar rapat koordinasi lintas sektor pada Jumat (11/07/2025), bertempat di Ruang Rapat Lempok, Lantai 3 Disperindagkop Kaltim, Jalan MT Haryono, Samarinda.
Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim, perwakilan sektor perbankan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti ID Food, Pertamina Patra Niaga, Pupuk Indonesia, Perum Bulog, hingga sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sebagian peserta juga mengikuti melalui jaringan virtual (Zoom meeting). Kepala Bidang Industri DPPKUKM Kaltim, Ronny Suhendra, dalam paparannya menyebut bahwa Kaltim menjadi salah satu provinsi yang siap mengimplementasikan koperasi Merah Putih secara penuh.
“Presiden RI akan meresmikan lebih dari 80 ribu koperasi Merah Putih secara serentak. Untuk Kaltim, kita memiliki 1.038 koperasi yang siap beroperasi,” ujarnya.
Menurutnya, peluncuran nasional akan dilakukan secara hybrid dari Klaten, Jawa Tengah, dengan kegiatan serentak di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Di Kaltim, Samarinda ditunjuk sebagai lokasi percontohan, dengan Kelurahan Lempake sebagai pusat acara dan mockup koperasi.
Mockup tersebut menampilkan berbagai jenis unit usaha, mulai dari warung sembako, distribusi gas elpiji dan pupuk, hingga klinik, apotek, serta gudang logistik. Semua dirancang agar koperasi tidak hanya menjadi badan usaha kolektif, tetapi juga berperan dalam sistem distribusi kebutuhan pokok secara berkelanjutan.
“Ini adalah simulasi nyata bagaimana koperasi bisa berjalan produktif, memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus berperan dalam distribusi komoditas penting,” terang Ronny.
Program ini juga dirancang untuk menjadi mitra strategis BUMN dan BUMD dalam distribusi barang pokok serta penguatan akses permodalan, bekerja sama dengan bank-bank Himbara dan bank pembangunan daerah. Agar koperasi Merah Putih tidak sekadar menjadi simbol, sistem pengawasan dibentuk berlapis. Di tingkat nasional, pengawasan dilakukan oleh Satgas Nasional yang dikomandoi oleh Kemenko Perekonomian, didukung oleh 13 kementerian dan tiga lembaga negara.
Sementara di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Satgas Daerah juga disiapkan untuk memastikan koperasi yang terbentuk benar-benar berjalan dan memberikan dampak ekonomi nyata. Ronny menekankan bahwa kesuksesan koperasi Merah Putih memerlukan sinergi antara pemerintah, swasta, BUMN, dan masyarakat.
“Dengan sinergi lintas sektor, koperasi Merah Putih diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat Kaltim,” pungkasnya. []
Penulis: Nur Quratul Nabila | Penyunting: Enggal Triya Amukti | ADV Diskominfo Kaltim
