30 Ribu Koperasi Dibangun, Ini Strategi Agar Tidak Mangkrak

JAKARTA – Pemerintah menyiapkan sejumlah strategi kunci untuk memastikan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak hanya selesai dibangun, tetapi juga mampu beroperasi optimal dan memberi dampak ekonomi nyata bagi masyarakat.

Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), Panel Barus, menyebutkan pembangunan fisik KDKMP saat ini masih berlangsung secara masif di berbagai daerah.

“Yang sedang dibangun itu antara 30.000 sampai 32.000. Kalau yang sudah jadi bangunan fisiknya saja itu sudah hampir 3.000,” ujarnya sebagaimana diberitakan Jawapos, Rabu, (25/03/2026).

Ia menjelaskan, meski progres pembangunan terus meningkat, fokus pemerintah kini tidak hanya pada penyelesaian fisik, tetapi juga kesiapan operasional koperasi agar tidak berhenti sebagai proyek infrastruktur semata.

“Targetnya Juli-Agustus 2026 harusnya selesai,” katanya.

Untuk memastikan koperasi berjalan efektif, Kemenkop UKM menyiapkan enam faktor utama sebagai fondasi operasional. Pertama, penyediaan skema permodalan yang jelas agar koperasi dapat langsung menjalankan kegiatan usaha setelah pembangunan rampung.

Kedua, penyusunan panduan operasional atau best practice guna memberikan acuan bagi pengelola dalam menjalankan berbagai unit usaha.

“Supaya mereka paham bagaimana me­ngo­perasikan kegiatan usaha yang diperintahkan di Inpres Nomor 9 tahun 2025. Kegiatannya seperti buka toko sembako, simpan pinjam, pergudangan, transportasi logistik, klinik, hingga gerai obat atau apotek. Di luar enam ini, Kopdes juga boleh menjalankan kegiatan usaha berbasis potensi desa,” paparnya.

Ketiga, pendampingan intensif bagi pengurus koperasi, terutama pada tahap awal operasional. Panel menyebut Kemenkop UKM telah menyiapkan tenaga pendamping khusus.

“Di Kemenkop ada yang namanya Business Assistant. Tugasnya memang mengasistensi operasional bisnis dari Kopdes,” ungkapnya.

Keempat, pengembangan platform terpadu berbasis digital untuk mendukung efisiensi dan transparansi pengelolaan koperasi.

Kelima, pembentukan pusat distribusi atau hub di tingkat kabupaten guna memperkuat jaringan operasional ribuan koperasi di daerah.

“Kelima, Hub di Kabupaten. Perlu ada hub di tingkat kabupaten. Tanpa adanya hub di kabupaten, susah bagi 80.000 koperasi ini untuk operasional secara efektif,” tambahnya.

Terakhir, pemerintah mendorong adanya relaksasi regulasi agar koperasi desa memiliki ruang gerak lebih luas, termasuk dalam distribusi barang bersubsidi.

“Enam variabel ini penting untuk mewujudkan operasionalisasi Kopdes. Kan sayang kalau sudah ada pengurus, badan hukum, sarana prasarana yang memadai, tapi tidak jalan,” pungkasnya.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap KDKMP tidak hanya menjadi proyek pembangunan fisik, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan setelah seluruh unit selesai dibangun pada pertengahan 2026. []

Penulis: Redaksi | Penyunting: Redaksi01