5.000 Dapur MBG Diduga Fiktif, DPR Minta Audit Menyeluruh

JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang pemerintah untuk memperkuat gizi jutaan anak Indonesia tengah menjadi sorotan tajam. Di balik semangat untuk meningkatkan kesehatan generasi muda, muncul persoalan serius terkait ribuan dapur yang tercatat dalam sistem namun diduga tidak pernah dibangun.

Isu ini mengemuka dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan Badan Gizi Nasional (BGN) pada 15 September 2025 lalu. Anggota Komisi IX, Nurhadi, mengungkap bahwa sekitar 5.000 titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program MBG masih berupa catatan administratif tanpa wujud bangunan fisik. Ia menyebut adanya praktik yang diduga dilakukan oknum dengan memanfaatkan sistem pencatatan untuk “mengunci” lokasi melalui yayasan, lalu menjual titik itu kepada investor menjelang tenggat 45 hari. Contoh kasus disebut terjadi di Desa Nanggerang, Cililin, Kabupaten Bandung Barat.

Pihak BGN membantah bahwa seluruh titik tanpa bangunan dapat langsung dikategorikan sebagai dapur fiktif. Menurut mereka, banyak titik berada pada tahap proposal atau dalam proses kemitraan dan masih menunggu verifikasi sebelum pembangunan dimulai. Saat ini, sekitar 4.000 calon mitra SPPG sedang antre diverifikasi, termasuk di wilayah seperti Lombok Timur.

Nurhadi menilai kelemahan utama terletak pada sistem pengawasan dan verifikasi sejak awal. Tanpa kontrol yang ketat, celah tersebut dapat dimanfaatkan untuk praktik percaloan, dominasi investor besar, bahkan potensi penyalahgunaan dana publik. Ia menegaskan, “Program ini menyasar kelompok rentan seperti anak sekolah, balita, ibu hamil, dan menyusui. Transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar idealisme, melainkan keharusan agar hak gizi anak tidak dikorbankan.”

Jika titik dapur yang sudah tercatat tak kunjung dibangun, dampaknya bisa fatal. Distribusi makanan bergizi terancam terlambat atau bahkan gagal menjangkau anak-anak yang membutuhkannya. Hal ini dapat memengaruhi pertumbuhan fisik, daya tahan tubuh, dan prestasi belajar mereka.

DPR mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG, khususnya terkait dapur yang masih mangkrak. Nurhadi juga meminta adanya publikasi data perkembangan pembangunan, pengawasan lapangan secara berkala, dan evaluasi menyeluruh terhadap pengelola dapur maupun penyedia bahan baku.

Admin03