50 Ribu Hektare Tak Cukup, DPRD Tekankan Perencanaan

ADVERTORIAL – Proyeksi pencapaian swasembada beras di Kalimantan Timur kembali mencuat setelah Wakil Gubernur Seno Aji mencanangkan pembukaan dan optimalisasi 50.000 hektare lahan sawah dalam satu tahun. Namun, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim menilai keberhasilan inisiatif ini tidak hanya ditentukan oleh perluasan lahan, melainkan oleh upaya komprehensif dan keberlanjutan kebijakan dari hulu ke hilir.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menyambut baik langkah tersebut dan menyatakan dukungannya secara menyeluruh. Ia menilai program swasembada sejalan dengan misi nasional dan daerah dalam memperkuat ketahanan pangan. “Kami selalu mendukung apalagi terkait ketahanan pangan dan merupakan visi misi dari Presiden dan Gubernur, jadi pasti kami dukung,” ujar Ekti saat ditemui di Samarinda, Senin (09/06/2025).

Namun demikian, Ekti mengingatkan bahwa perluasan lahan tidak cukup tanpa dasar perencanaan yang matang. Ia menekankan pentingnya pemetaan wilayah dan pengujian kualitas tanah sebagai fondasi awal pengelolaan pertanian yang efektif.

“Langkah awal tentu pemetaan lahan-lahan yang potensial. Pemerintah harus tahu mana yang bisa segera digarap. Setelah itu, perlu dilakukan pengujian kualitas tanah,” tegasnya.

Legislator dari dapil Kutai Barat dan Mahakam Ulu itu menjelaskan bahwa aspek teknis seperti kandungan pH tanah, ketersediaan air, dan struktur tanah akan menentukan jenis intervensi yang dibutuhkan. “Kalau misalnya diketahui kadar pH tanah tinggi, maka pemerintah perlu menyiapkan langkah intervensi teknis, seperti penyesuaian pupuk atau bahan perbaikan tanah lainnya,” ujarnya.

Lebih dari itu, Ekti menyoroti tantangan sumber daya manusia, khususnya kurangnya keterlibatan generasi muda dalam pertanian. Menurutnya, tanpa regenerasi petani, swasembada hanya akan menjadi wacana tanpa keberlanjutan.

“Kita masih kekurangan petani muda. Padahal, untuk mewujudkan pertanian yang maju, kita perlu SDM yang adaptif dan melek teknologi. Kalau anak muda tahu bahwa bertani sekarang bisa dilakukan dengan cara yang lebih canggih dan menguntungkan, pasti mereka akan mulai tertarik, jadi butuh perubahan paradigma,” pungkasnya. Dengan demikian, DPRD Kaltim tidak hanya menjadi pendukung, tetapi juga mitra kritis dalam mengawal keberhasilan swasembada beras dengan memastikan kolaborasi antara teknologi, SDM, dan tata kelola lahan berjalan seimbang.

Penulis: Selamet