Ratusan Pengemudi Ojol Ancam Kemah di Kemenhub Jika Tuntutan Tak Digubris
JAKARTA – Ratusan pengemudi ojek daring (ojol) yang tergabung dalam Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Selasa (20/5/2025). Mereka menyuarakan lima tuntutan utama terkait perlindungan dan kesejahteraan pekerja platform digital.
Ketua SPAI Lily Pujiati menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk protes terhadap minimnya respons dari pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub), terhadap keluhan para pengemudi ojol.
“Target kami ketemu Menhub (Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi),” ujar Lily di lokasi aksi.
Ia juga menegaskan bahwa jika tuntutan tidak direspons, para pengemudi akan melakukan aksi lanjutan berupa kemah di depan Kantor Kemenhub, Jalan Medan Merdeka Barat.
Meski demikian, rencana kemah belum akan dilakukan pada malam ini. Lily mengatakan, pihaknya masih menunggu momen yang tepat, terutama hasil sidang Organisasi Buruh Internasional (ILO) pada Juni 2025 yang membahas perlindungan pekerja platform.
“Kita tunggu hasil ILO, kalau tidak ada kemajuan, kita kemah!” tegasnya.
Awalnya, massa direncanakan berunjuk rasa di depan Istana Negara dan Kantor Kemenhub, namun barikade polisi di Bundaran Air Mancur Thamrin membatasi ruang gerak mereka. Massa lain yang terlambat tiba juga tampak membawa kendaraan komando, sementara sebagian peserta aksi masih dalam perjalanan ke lokasi.
Ketua Umum Garda Indonesia Igun Wicaksono menjabarkan lima tuntutan utama dalam aksi ini. Pertama, meminta Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Perhubungan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi (aplikator) yang melanggar regulasi, termasuk Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 dan Kepmenhub Nomor 1001 Tahun 2022.
Kedua, mendesak Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan bersama pengemudi, Kemenhub, dan aplikator. Ketiga, meminta batas maksimal potongan aplikasi sebesar 10 persen. Keempat, menuntut revisi tarif penumpang dan penghapusan program-program seperti aceng, slot, hemat, dan prioritas, yang dianggap merugikan pengemudi.
Kelima, mereka menuntut penetapan tarif layanan makanan dan pengiriman barang secara adil, dengan melibatkan asosiasi pengemudi, regulator, aplikator, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
Aksi ini menjadi gelombang awal dari potensi demonstrasi besar-besaran nasional oleh pengemudi ojol jika tuntutan mereka tetap tidak diakomodasi oleh pemerintah dan pihak terkait. []
Nur Quratul Nabila A
