PeduliLindungi.id Disusupi Konten Judi, Keamanan Siber Pemerintah Dipertanyakan

JAKARTA — Situs resmi PeduliLindungi.id, yang semula digunakan sebagai platform pelacakan Covid-19 milik pemerintah, diduga telah diretas dan berubah menjadi situs perjudian daring (judol). Temuan ini terpantau pada Senin (19/5) dan langsung memicu keprihatinan publik, terutama terkait potensi kebocoran data pribadi jutaan warga.

Berdasarkan laporan Radar Tuban yang merupakan bagian dari Jawa Pos Group, situs tersebut sebelumnya menyimpan sekitar 105 juta data pribadi pengguna. Meskipun aplikasi PeduliLindungi telah dialihkan menjadi SatuSehat Mobile sejak 1 Maret 2023, domain pedulilindungi.id diketahui masih aktif tanpa pengawasan yang memadai dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Dalam kondisi teretas, tampilan situs sempat berubah dan menampilkan berbagai permainan perjudian daring seperti slot, poker, togel, dan kasino langsung. Situs ini juga sempat mengarahkan pengunjung ke domain lain, albertagas.org, yang menggunakan identitas palsu “PlanetBola88” dan mencantumkan berbagai konten perjudian lengkap dengan ikon mitologi seperti Zeus.

Meskipun saat ini tampilan situs pedulilindungi.id telah kembali normal, peristiwa tersebut memunculkan kekhawatiran serius di masyarakat tentang lemahnya sistem keamanan siber milik pemerintah. Tidak sedikit warga yang mempertanyakan mengapa domain yang sudah tidak digunakan masih dibiarkan aktif hingga rawan dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, ataupun Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait dugaan peretasan situs ini. Absennya klarifikasi resmi menambah keresahan masyarakat atas potensi penyalahgunaan data pribadi.

Sebagai catatan, aplikasi PeduliLindungi memiliki peran vital selama masa pandemi Covid-19, mulai dari pelacakan kontak, status vaksinasi, hingga pengaturan mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, dugaan peretasan ini dinilai sebagai pelanggaran serius yang dapat berdampak luas jika tidak segera ditangani secara transparan dan menyeluruh.

Ke depan, para pakar keamanan siber mengimbau pemerintah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan domain dan sistem informasi digital milik negara, guna mencegah kasus serupa terulang. []

Nur Quratul Nabila A