Bandara Mahulu Masuk Prioritas Pembangunan DPRD Kaltim 2025
ADVERTORIAL — Rencana pembangunan Bandara Mahakam Ulu (Mahulu) kembali menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Pada Rabu (21/5/2025), Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, bersama sejumlah anggota dewan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mahulu. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk meninjau langsung kesiapan daerah dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur transportasi udara yang sangat dinantikan oleh masyarakat di wilayah perbatasan tersebut.
Dalam pertemuan bersama Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, Ekti menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten agar program strategis seperti pembangunan bandara dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. “Kunjungan kerja saya ke Mahulu terkait dengan yang kami mau sinkronkan, karena ada dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, red) Kaltim tahun 2025 dialokasikan sekitar Rp40–Rp45 miliar untuk pembangunan bandara,” ujar Ekti.
Menurut politisi Partai Gerindra ini, alokasi anggaran tersebut merupakan bentuk komitmen Pemprov Kaltim dalam memperkuat konektivitas daerah-daerah yang selama ini masih mengalami keterbatasan akses transportasi. Namun, ia menggarisbawahi bahwa aspek teknis dan legal dalam proses penganggaran perlu dipastikan terlebih dahulu agar tidak menghambat pelaksanaan proyek.
Ekti mengungkapkan bahwa proyek pembangunan Bandara Mahulu semula berada di bawah kendali Dinas Perhubungan. Namun, karena tidak tersedia nomenklatur program yang sesuai dalam struktur anggaran, pengelolaan proyek pun dialihkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), khususnya pada bidang cipta karya. “Proyek ini cantolannya awalnya di Dinas Perhubungan, tapi tidak ada nomenklaturnya, akhirnya dialihkan ke cipta karya dan proses perpindahan ini baru saja terjadi dalam dua hari terakhir,” jelasnya.
Tahapan teknis pembangunan pun telah dirancang secara bertahap. Proses perencanaan diperkirakan memakan waktu sekitar tiga bulan, sebelum dilanjutkan ke tahap lelang atau tender selama kurang lebih dua bulan. Meski demikian, Ekti berharap seluruh proses ini dapat dipercepat agar pembangunan bisa segera dimulai pada tahun anggaran berjalan.
“Proses perencanaan memakan waktu sekitar tiga bulan, kemudian dua bulan berikutnya untuk tender, tapi kalau memungkinkan saya akan minta proses tender bisa dipercepat,” tuturnya.
Lebih lanjut, Ekti menyampaikan bahwa pelaksanaan proyek perlu dituangkan secara formal melalui dokumen perencanaan dan perjanjian kerja sama antara dua pemerintah daerah. Kesepakatan tersebut akan diformalkan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU), sebagai dasar hukum dan acuan kerja kedua belah pihak.
“Roadmap-nya akan disusun oleh Asisten 1 Setkab Mahulu Agustinus Teguh Santoso dan akan ada kesepakatan antara Bupati Mahulu dengan Gubernur Kaltim, termasuk pembagian peran melalui MoU,” tutupnya.
Kehadiran para wakil rakyat dalam kunjungan ini tidak hanya menjadi wujud komitmen pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, tetapi juga sinyal bahwa percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) menjadi prioritas dalam skema pembangunan berkeadilan di Bumi Etam. []
Penulis: Slamet
Penyunting: Enggal Triya Amukti
