Wamentan Tegaskan Fokus Pemerintah Lindungi Petani Singkong di Tengah Wacana Pembatasan Impor

JAKARTA – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyatakan bahwa pemerintah tengah merumuskan kebijakan terbaik terkait wacana larangan dan pembatasan (lartas) impor singkong.

Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk melindungi petani dalam negeri sekaligus memastikan industri tetap berjalan secara berkelanjutan dan memiliki kepastian hukum.

“Ini lagi dibereskan. Tadi barusan dibahas dengan Pak Menko. Intinya kita ingin produksi petani singkong meningkat secara kualitas dan kuantitas, serta hasil panennya bisa terbeli dengan harga yang baik,” ujar Sudaryono saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Jumat (23/5/2025).

Sudaryono menekankan pentingnya memperluas cakupan kemandirian pangan nasional yang tidak hanya berfokus pada komoditas beras, tetapi juga mencakup komoditas penting lain seperti jagung dan singkong.

“Sebisa mungkin kemandirian pangan harus dijaga. Swasembada itu tidak hanya beras. Insya Allah tahun ini bisa kita selesaikan. Produksi jagung sudah meningkat. Sekarang giliran singkong yang harus kita atur dengan baik supaya petani kita tetap semangat berproduksi,” jelasnya.

Ia menegaskan, pemerintah harus mengambil posisi yang berpihak pada kedua pihak, yakni industri dan petani. Keseimbangan tersebut dinilai penting agar ekosistem pangan nasional tetap terjaga.

“Negara harus hadir dan berpihak, baik kepada industri yang membutuhkan kepastian bahan baku, maupun kepada petani singkong yang memerlukan perlindungan dan dukungan harga yang layak,” tegasnya.

Menanggapi isu pemindahan kewenangan pengaturan impor singkong dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ke Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Sudaryono memilih untuk bersikap diplomatis. Ia menekankan bahwa hal terpenting adalah kejelasan kebijakan dan kepastian regulasi.

“Yang penting itu aturannya jelas. Industri punya kepastian, dan petani juga tahu dengan pasti hasil produksinya akan ke mana. Itu yang sedang kita rapikan,” pungkasnya.

Kebijakan pengendalian impor singkong saat ini masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian. Pemerintah berharap skema akhir yang dihasilkan mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan industri dan kesejahteraan petani, sekaligus memperkuat kemandirian pangan nasional. []

Nur Quratul Nabila A