Kaltim Ukir Rekor WTP, LHP LKPD 2024 Diserahkan ke DPRD
SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menerima secara resmi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Timur. Proses penyerahan ini berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-14 DPRD Kaltim masa sidang II tahun 2025, yang dilaksanakan di ruang rapat utama Gedung DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Karang Paci, Samarinda, Jumat (23/05/2025).
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, dengan didampingi Sekretaris Dewan Nurhayati Usman. Dari jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur turut hadir Wakil Gubernur Seno Aji serta Sekretaris Daerah Sri Wahyuni.
Agenda tunggal dalam rapat kali ini adalah penyerahan resmi LHP LKPD Tahun 2024. Simbolisasi penyerahan dilakukan melalui pemberian dokumen laporan dan penandatanganan nota penyerahan yang melibatkan Ketua DPRD Kaltim, Wakil Gubernur Kaltim, serta Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat BPK RI, dan turut disaksikan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur.
Tercatat, sebanyak 20 anggota DPRD Kaltim hadir secara fisik dalam rapat tersebut, sedangkan 14 lainnya mengikuti secara daring melalui aplikasi konferensi video. Sementara itu, 21 anggota menyampaikan izin ketidakhadiran, sehingga total kehadiran berjumlah 34 orang dari 55 anggota DPRD yang ada.
Dalam sambutannya, Staf Ahli BPK RI Ahmad Adib Susilo menyampaikan bahwa Pemprov Kaltim kembali berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD 2024. Capaian ini menandai keberhasilan Kaltim mempertahankan opini tertinggi tersebut untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Seno Aji menyampaikan apresiasi dan rasa syukurnya atas pencapaian opini WTP. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk segera menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK RI dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah ke depan.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, yang akrab disapa Hamas, menyampaikan bahwa penyerahan LHP LKPD ini merupakan bentuk nyata dari akuntabilitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menambahkan bahwa capaian WTP yang diraih Pemprov Kaltim diharapkan mampu mendorong semangat seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terus memberikan kinerja terbaik demi percepatan pembangunan daerah.
“LKPD merupakan wujud dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dilakukan Pemprov dan Alhamdulillah kami telah mendapat opini WTP, semoga hasil pemeriksaan LHP LKPD 2024 mampu memberi semangat pada kita semua untuk terus memberikan pengabdian yang terbaik dalam mempercepat kemajuan pembangunan di Kaltim,” ujar Hamas.
Penulis: Slamet
