Pengendalian Banjir Masih Prioritas, DPRD Surabaya Minta Pemkot Tak Tunda Rumah Pompa
SURABAYA — Rencana evaluasi ulang pembangunan rumah pompa oleh Pemerintah Kota Surabaya tahun ini mendapat perhatian serius dari legislatif.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bahtiyar Rifai, mengingatkan agar kebijakan efisiensi anggaran tidak mengabaikan kebutuhan mendesak masyarakat, terutama dalam penanganan banjir yang masih menjadi persoalan klasik di sejumlah wilayah kota.
Pemkot Surabaya diketahui tengah mengkaji ulang pembangunan rumah pompa, termasuk tiga paket pekerjaan yang telah masuk tahap lelang. Peninjauan ulang dilakukan menyusul adanya penyesuaian anggaran belanja daerah, sebagai bagian dari langkah efisiensi keuangan.
“Memang efisiensi itu penting, tetapi pembangunan rumah pompa jangan serta-merta diabaikan. Ini menyangkut kenyamanan dan keselamatan warga,” ujar Bahtiyar kepada Radar Surabaya, Minggu (25/5/2025).
Politikus dari Fraksi Gerindra itu menegaskan pentingnya keseimbangan antara efisiensi anggaran dan pelayanan publik. Ia mengusulkan agar jika pembangunan rumah pompa baru belum memungkinkan dilakukan seluruhnya, maka dapat direalisasikan sebagian terlebih dahulu dari rencana semula.
“Kalau tidak bisa dibangun semuanya, ya sebagian saja dulu. Yang penting, tetap ada langkah nyata untuk meningkatkan infrastruktur pengendalian banjir,” tuturnya.
Bahtiyar juga mengingatkan agar pemerintah kota tidak hanya fokus pada proyek baru, melainkan juga mengoptimalkan fungsi rumah pompa yang sudah ada. Ia mencontohkan, perkuatan kapasitas rumah pompa yang ada dapat menjadi alternatif rasional di tengah keterbatasan anggaran.
“Rumah pompa yang sudah ada bisa diperkuat, baik dari sisi teknis maupun operasional, supaya penyedotan air saat hujan bisa lebih maksimal,” imbuhnya.
Kondisi sistem drainase yang belum merata juga menjadi sorotan. Bahtiyar menyoroti kawasan barat Surabaya dan sejumlah area perkampungan yang hingga kini masih sering terdampak genangan saat hujan deras turun.
“Masih banyak wilayah yang belum terkoneksi sistem drainasenya. Maka dari itu, penguatan rumah pompa dan sistem drainase ini harus menjadi prioritas dalam postur APBD kita,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya, Syamsul Hariadi, menyampaikan bahwa meskipun sejumlah proyek rumah pompa telah masuk proses lelang, pemerintah kota masih membuka kemungkinan untuk evaluasi.
“Iya, akan kami evaluasi kembali karena efisiensi anggaran. Selama belum ada penandatanganan kontrak, masih bisa kita kaji ulang,” jelasnya.
Meski begitu, Bahtiyar berharap proses evaluasi tidak berujung pada penghentian total proyek, melainkan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi setiap titik.
“Jangan sampai efisiensi ini mengorbankan kebutuhan dasar warga. Soal banjir ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga soal hak dasar atas rasa aman dan nyaman di tempat tinggalnya,” pungkas Bahtiyar. []
Nur Quratul Nabila A
