Gubernur Kaltim Dorong Penataan Ulang Area Labuh Sungai Mahakam
SAMARINDA — Lalu lintas pelayaran di Sungai Mahakam yang padat dinilai perlu penataan ulang guna menjamin keselamatan dan ketertiban arus transportasi air.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), H. Rudy Mas’ud, menyusul dua insiden berturut-turut yang melibatkan ponton menabrak pilar Jembatan Mahakam I dalam tiga bulan terakhir.
Menurut Rudy, jumlah kapal yang melintasi maupun bersandar di sepanjang alur sungai, khususnya di wilayah Samarinda, telah mencapai angka yang mengkhawatirkan.
Ketidakteraturan dalam penempatan area tambat dan minimnya pengawasan disebut sebagai faktor yang berpotensi membahayakan struktur jembatan serta keselamatan pelayaran.
“Kalau kita lihat dari Jembatan Mahkota 2 atau dari kawasan Sungai Kapih, tampak jelas begitu banyak kapal yang berhenti tanpa pengaturan yang memadai. Jumlahnya tidak sedikit, bisa mencapai ratusan,” ujar Gubernur saat meninjau lalu lintas air bersama jajaran Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Samarinda, pekan lalu.
Rudy menegaskan bahwa meskipun aktivitas pelayaran di Sungai Mahakam merupakan urat nadi ekonomi Kaltim, aspek keselamatan wajib menjadi prioritas. Ia mendorong agar Pemerintah Provinsi segera menyusun tata ruang khusus area sandar yang sesuai dengan standar keselamatan pelayaran nasional.
“Keselamatan harus lebih penting dari segalanya. Kita butuh tempat tambat kapal yang layak dan tidak mengganggu jalur utama pelayaran, apalagi di bawah jembatan,” tegasnya.
Ia menambahkan, penyusunan detail teknis tata ruang sandar akan mencakup seluruh jembatan strategis yang melintasi Sungai Mahakam, seperti Jembatan Mahakam, Jembatan Mahkota 2, Jembatan Mahulu, Jembatan Kutai Kartanegara, hingga Jembatan di wilayah Muara Muntai.
“Dengan sistem keselamatan yang merata dan tertib di seluruh lintasan jembatan, risiko tertabraknya pilar bisa ditekan seminimal mungkin,” tambahnya.
Diketahui, dua peristiwa tabrakan kapal terhadap pilar Jembatan Mahakam I telah menimbulkan kekhawatiran publik. Insiden pertama terjadi pada 16 Februari 2025, ketika sebuah ponton bermuatan kayu menabrak pier ketiga jembatan. Pelindung pilar dilaporkan hancur total.
Insiden serupa terulang pada 26 April 2025, kali ini pier keempat yang menjadi korban setelah dihantam ponton bermuatan batu bara. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kedua insiden tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan pengaturan pelayaran di area jembatan.
Gubernur berharap KSOP, Dinas Perhubungan, dan instansi terkait lainnya segera berkoordinasi untuk menerapkan sistem zona labuh dan prosedur keselamatan yang lebih ketat. Termasuk pemanfaatan teknologi navigasi, pemantauan arus kapal secara real-time, dan pengawasan sandar di titik-titik rawan.
“Langkah konkret perlu segera diambil sebelum insiden yang lebih fatal terjadi. Mahakam adalah nadi ekonomi, tetapi juga harus menjadi contoh keselamatan pelayaran sungai nasional,” pungkasnya. []
Nur Quratul Nabila A
