Kaltim Siap Jadi Model Nasional Perlindungan Anak dan Perempuan

ADVERTORIAL – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, dalam pembukaan Rapat Koordinasi Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Rakorda PPPA) Tahun 2025 yang berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Kutai Timur pada Minggu malam (25/05/2025).

Rakorda yang dijadwalkan berlangsung selama tiga hari tersebut mengusung tema “Membangun Sinergitas dan Kolaborasi untuk Mewujudkan Lingkungan yang Ramah Perempuan dan Peduli Anak melalui Ruang Bersama Indonesia (RBI) di Provinsi Kalimantan Timur.” Tema ini merepresentasikan tekad bersama untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya menjamin kesejahteraan perempuan dan anak di seluruh wilayah Kalimantan Timur.

Dalam pidatonya, Seno Aji menegaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. “Melalui Ruang Bersama Indonesia (RBI), kita harapkan tercipta koordinasi yang solid antar pihak,” ujarnya. Ia menyebut RBI sebagai ruang kolaboratif yang dirancang untuk menyatukan langkah berbagai elemen masyarakat, mulai dari lembaga pemerintah, komunitas, sektor swasta, hingga media, agar semua terlibat dalam menciptakan ruang hidup yang aman, adil, dan penuh pemberdayaan bagi perempuan dan anak-anak di Kalimantan Timur.

Rakorda ini turut dihadiri sejumlah tokoh penting, antara lain Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kaltim Noryani Sorayalita, serta perwakilan Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, turut hadir narasumber nasional seperti Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA RI, Dr. Amurwani Dwi Lestariningsih, dan Fasilitator Nasional D/KRPPA, Drs. Dermawan, yang memberikan perspektif teknis dalam pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dan perlindungan anak.

Wakil Gubernur menyampaikan bahwa Kalimantan Timur memiliki potensi kuat untuk menjadi model nasional dalam bidang perlindungan perempuan dan anak. Ia menyebutkan bahwa dari sepuluh kabupaten/kota yang ada, sembilan di antaranya telah mengantongi predikat Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), termasuk kota-kota besar seperti Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kartanegara.

Meski demikian, ia juga menyoroti masih adanya tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah Kabupaten Mahakam Ulu yang hingga kini belum meraih predikat KLA. Menurutnya, hal tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dicarikan solusinya melalui pendekatan inovatif, perbaikan sistem pengasuhan, serta penguatan peran keluarga dalam memastikan tumbuh kembang anak berlangsung optimal.

Seno Aji juga mengajak pemerintah tingkat desa dan kelurahan untuk lebih aktif mengambil peran dalam membentuk dan memperkuat sistem RBI yang bersifat menyeluruh namun tetap berpijak pada nilai-nilai lokal. Dengan demikian, perempuan dan anak tidak hanya diposisikan sebagai objek perlindungan, melainkan sebagai aktor pembangunan yang sejajar dan berdaya.

Penulis: Slamet