Ayub Usulkan Tim Gabungan Tangani Masalah di Kaltim

SAMARINDA – Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Husni Fahruddin, yang akrab disapa Ayub, turut menghadiri rapat kerja antara pimpinan DPRD Kaltim dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang rapat Gedung E, Kompleks Perkantoran DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, pada Senin (26/05/2025), membahas berbagai persoalan penting yang tengah dihadapi masyarakat setempat.

Seusai rapat, Ayub menyampaikan kepada awak media bahwa DPRD telah menyampaikan sejumlah masukan strategis kepada Pemerintah Provinsi. Beberapa isu yang menjadi sorotan dalam forum tersebut mencakup kerusakan lingkungan, konflik sosial, hingga persoalan infrastruktur yang dinilai harus segera mendapat perhatian serius. “Kami telah memberikan rekomendasi misalnya terkait jembatan yang ditabrak, persoalan penyerobotan lahan, dan kerusakan lingkungan sehingga kami minta Pemprov Kaltim dapat bekerja sama dengan DPRD Kaltim untuk menyelesaikan,” ujar Ayub.

Sebagai upaya percepatan penanganan permasalahan masyarakat, Ayub mengusulkan dibentuknya tim gabungan yang terdiri atas perwakilan dari lembaga vertikal maupun horizontal di wilayah Kalimantan Timur. Menurutnya, kehadiran tim ini akan sangat membantu dalam mewujudkan solusi yang menyeluruh dan tepat sasaran. “Kami ada keinginan membentuk sebuah tim gabungan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat secara tuntas dan secara cepat,” katanya.

Dalam pembahasan tersebut, DPRD dan Pemprov Kaltim juga menyoroti peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Salah satu langkah yang diusulkan adalah merebut kembali kewenangan atas pengelolaan alur Sungai Mahakam yang selama ini dipegang oleh pemerintah pusat. Langkah ini dinilai penting untuk menambah kontribusi terhadap kas daerah. “PAD juga dibahas bagaimana cara meningkatkan pemasukan lebih banyak lagi dan salah satunya pengelolaan alur Sungai Mahakam,” tutur Ayub.

Ayub menyampaikan harapannya agar melalui rapat kerja ini dapat terjalin sinergi yang lebih erat antara DPRD dan pemerintah daerah. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi yang solid demi menghasilkan kebijakan publik yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara luas dan mendalam. “Berharap agar ada sinergi antara Pemprov Kaltim dengan DPRD Kaltim dan bahu-membahu, bekerja sama serta mampu memutuskan secara komprehensif,” tutup legislator dari daerah pemilihan Kutai Kartanegara tersebut.

Penulis: Slamet