Kesehatan Gratis Langsung Aktif, Pemprov Kaltim Permudah Akses
ADVERTORIAL — Terobosan baru diluncurkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) untuk mempercepat akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Lewat integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dengan BPJS Kesehatan, warga Kaltim kini dapat langsung memperoleh layanan kesehatan kelas 3 secara gratis, tanpa harus melalui masa tunggu aktivasi selama 14 hari seperti sebelumnya.
Langkah ini menjadi angin segar bagi masyarakat kurang mampu, yang selama ini terbentur kendala administratif untuk mendapatkan layanan kesehatan dasar. Program ini mengusung pendekatan responsif dan berkeadilan, dengan menyasar mereka yang belum tercatat sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, menuturkan bahwa dukungan anggaran telah disiapkan sejak awal untuk menjamin keberlanjutan layanan. “Anggaran untuk membayar premi bagi masyarakat yang belum memiliki BPJS sudah kami sediakan. Totalnya Rp71 miliar, ditambah dengan anggaran Gratispol sekitar Rp160 miliar,” jelas Jaya saat ditemui usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPRD Kaltim.
Jaya juga menekankan pentingnya kerja sama dengan BPJS dalam mempercepat validasi peserta baru. “Kalau biasanya butuh 14 hari untuk aktif, lewat program ini bisa langsung aktif hari itu juga. Ini penting agar pasien tidak perlu menunda pengobatan,” tegasnya.
Meski memberikan akses cepat dan gratis, program ini memiliki batasan. Hanya peserta BPJS kelas 3 yang ditanggung pemerintah. Warga yang ingin tetap berada di kelas 1 atau 2 perlu menanggung iuran sendiri. “Kalau masih ingin tetap di kelas 1, maka iurannya tetap ditanggung pribadi. Pemerintah hanya menanggung premi peserta kelas 3 agar tidak terjadi perbedaan layanan,” imbuh Jaya.
Di balik kebijakan ini, terdapat upaya serius Pemprov untuk menurunkan angka kesenjangan layanan kesehatan. Pemerintah ingin memastikan bahwa tidak ada warga yang urung berobat hanya karena terbentur biaya atau administrasi.
Program ini juga diharapkan dapat menekan jumlah keterlambatan pengobatan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan milik pemerintah. Dengan sistem yang lebih praktis dan anggaran yang memadai, Kaltim menegaskan komitmennya membangun layanan kesehatan yang inklusif dan siap melayani seluruh lapisan masyarakat.
Penulis: Slamet
