Pemprov Gandeng Mahasiswa Bela Masyarakat Adat

SAMARINDA – Aksi demonstrasi puluhan mahasiswa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Selasa (03/06/2025) bukan hanya disikapi sebagai bentuk kritik, tetapi juga dilihat sebagai peluang kolaborasi untuk memperkuat perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, serta mendorong kebijakan yang lebih berkeadilan.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, H. Seno Aji, secara terbuka menerima aspirasi massa aksi. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa upaya melindungi masyarakat adat merupakan bagian dari agenda utama pemerintah, bahkan sebelum munculnya tekanan publik. “Terkait hak masyarakat adat, pemerintah menegaskan bahwa mereka tetap berkomitmen untuk melindungi dan menghormati keberadaan masyarakat adat, meskipun tanpa adanya tuntutan dari pihak luar,” Tegasnya.

Ia juga menyebutkan bahwa beberapa kelompok masyarakat adat di Kalimantan Timur telah mendapat penghargaan nasional atas peran mereka dalam menjaga lingkungan hidup dan kearifan lokal. “Beberapa kelompok adat telah mendapatkan penghargaan seperti Kalpataru sebagai bentuk pengakuan terhadap kontribusi mereka dalam menjaga lingkungan dan budaya,” Tambahnya.

Pemerintah provinsi, menurut Seno Aji, tidak hanya mengakui eksistensi masyarakat adat, tetapi juga aktif memberdayakan mereka di tengah tantangan ekonomi dan industri ekstraktif yang semakin meluas.

Salah satu isu yang diangkat mahasiswa adalah dugaan konflik lahan dan perampasan ruang hidup komunitas adat, terutama di wilayah Muara KT, yang telah berlangsung lebih dari satu tahun. Dalam menanggapi hal itu, Seno menyampaikan bahwa pihaknya telah menempuh langkah formal dan strategis.

“Isu perampasan ruang hidup masyarakat adat, seperti kasus di Muara KT, juga menjadi perhatian. Dalam masa kerja 100 hari pertama, pemerintah telah mengirim surat resmi kepada Menteri ESDM yang disampaikan langsung oleh Gubernur pada (15/04/2025),” Jelasnya.

Ia memastikan bahwa proses penyelidikan atas kasus tersebut kini sedang ditangani di tingkat kementerian, dan Pemprov Kaltim akan terus mengawal proses hukum hingga ada kepastian dan keadilan ditegakkan. “Saat ini, proses investigasi sedang berlangsung dan pemerintah berkomitmen untuk terus mengawal proses tersebut hingga tuntas, termasuk memastikan bahwa pihak yang bersalah akan diberikan sanksi sesuai hukum yang berlaku,” Tegasnya.

Aksi mahasiswa ini dinilai tidak sekadar protes, melainkan menjadi sinyal penting bahwa masyarakat sipil, terutama kalangan muda, siap menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif dalam mewujudkan pemerintahan yang inklusif dan berpihak pada komunitas rentan.

Penulis: Slamet