Komisi IV DPRD Kaltim Soroti Kesenjangan Layanan Kesehatan
PARLEMENTARIA – Kesenjangan layanan kesehatan antarwilayah di Kalimantan Timur (Kaltim) masih menjadi pekerjaan rumah serius yang harus segera ditangani. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menyebut persoalan ini sebagai isu mendesak yang membutuhkan perbaikan sistemik dan berkelanjutan.
Sebagai seorang dokter spesialis, Andi Satya memahami bahwa layanan kesehatan bukan hanya soal gedung dan peralatan medis, melainkan soal aksesibilitas dan keadilan sosial, terutama bagi masyarakat di pelosok. “Kita masih melihat kesenjangan yang cukup tajam, mulai dari fasilitas yang belum merata, minimnya tenaga kesehatan di daerah, hingga jaminan sosial yang belum sepenuhnya efektif,” ujar Andi, Kamis (22/05/2025).
Masyarakat Pelosok Masih Kesulitan Akses Layanan Dasar
Ia mengungkapkan, hingga kini masih banyak warga di wilayah terpencil yang harus melakukan perjalanan jauh hanya untuk mendapatkan layanan medis dasar. “Ini menunjukkan ketimpangan distribusi layanan publik. Pelayanan kesehatan yang seharusnya menjadi hak dasar, justru masih menjadi kemewahan bagi sebagian masyarakat,” jelasnya.
Andi pun mendorong penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas dan klinik desa, serta peningkatan jumlah dan kapasitas tenaga medis lokal, agar layanan bisa menjangkau masyarakat lebih cepat dan tepat.
Anggaran Kesehatan Harus Pro-Rakyat
Politisi Partai Golkar itu menegaskan pentingnya alokasi anggaran daerah yang berpihak pada rakyat, khususnya untuk sektor kesehatan. Ia mengingatkan bahwa anggaran kesehatan tidak boleh sekadar formalitas dalam dokumen perencanaan, tapi benar-benar mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin hak dasar warga. “Prinsip keadilan sosial harus menjadi fondasi. Semua orang, tak peduli tinggal di mana, harus memiliki peluang yang sama untuk hidup sehat. Ini soal tanggung jawab negara terhadap rakyatnya,” tegas Andi.
Peran BPJS dan Kolaborasi Lintas Sektor
Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi BPJS Kesehatan sebagai sistem jaminan pembiayaan yang adil. Selain itu, ia mendorong sinergi antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat agar perbaikan layanan tidak sekadar wacana, tetapi menjadi aksi nyata. “Saya yakin dengan kolaborasi, kita bisa menghadirkan sistem kesehatan yang lebih merata dan responsif. Kaltim punya peluang besar untuk menjadi contoh nasional,” tambahnya optimis.
Penulis: Selamet
