Balikpapan Kekurangan SMA Negeri, DPRD Soroti

PARLEMENTARIA – Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), H Baba, kembali menyoroti persoalan klasik yang terus berulang tiap tahun: terbatasnya kapasitas sekolah negeri dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), khususnya di kota-kota besar seperti Balikpapan dan Samarinda.

Menurutnya, pertumbuhan penduduk yang cepat tidak diimbangi dengan pembangunan fasilitas pendidikan yang memadai. Kondisi ini membuat banyak calon siswa kesulitan mengakses sekolah negeri. “Masalahnya bukan pada kualitas, tapi kuantitas. Bahkan di Balikpapan Tengah, tidak ada satu pun SMA atau SMK negeri,” ujar H Baba, Jumat (23/05/2025).

Ia mengungkapkan, daya tampung sekolah negeri di Balikpapan hanya mampu menampung sekitar 51 persen calon peserta didik. Sementara sekolah swasta dinilai belum bisa menjadi solusi utama karena sebagian besar masyarakat tetap memilih sekolah negeri.

Untuk itu, pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) telah masuk dalam rencana pembangunan daerah, dan Komisi IV DPRD berkomitmen mengawal realisasinya mulai tahun 2025 hingga 2026.

Berbeda dengan Balikpapan, H Baba menyebut masalah utama di Samarinda adalah penumpukan siswa di sekolah-sekolah favorit, meski secara keseluruhan jumlah sekolah cukup. Ia menilai hal ini disebabkan oleh ketimpangan kualitas antar sekolah. “Kalau kualitas sekolah merata, tidak akan terjadi penumpukan seperti itu. Pemerataan mutu pendidikan adalah kunci,” tegas politisi dari PDI Perjuangan itu.

Ia juga menyoroti dampak sosial dari masalah ini, termasuk orang tua yang harus memindahkan domisili atau memilih sekolah swasta yang mahal demi mengamankan kursi di sekolah negeri favorit. “Dampak sosial dan psikologisnya nyata. Jangan biarkan pendidikan menjadi tekanan tambahan bagi masyarakat,” katanya.

H Baba menegaskan, Komisi IV tidak akan membiarkan pembangunan USB berhenti sebagai wacana. Ia memastikan DPRD akan mengawal hingga program ini benar-benar terealisasi di lapangan.

Penulis: Selamet