DPRD Awasi Ketat Refocusing Anggaran Pemprov

PARLEMENTARIA – Pemerintahan baru Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, dalam 100 hari pertamanya mulai menerapkan kebijakan refocusing anggaran yang diarahkan pada tiga sektor utama: pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Meski inisiatif ini diapresiasi, namun DPRD Kaltim menekankan perlunya pengawasan ketat demi menjaga akuntabilitas.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menilai bahwa langkah realokasi tersebut adalah respons terhadap kebutuhan masyarakat yang mendesak, bukan bagian dari perubahan formal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Refocusing ini bukan bagian dari APBD Perubahan, tapi memang perubahan dalam struktur anggaran yang diarahkan untuk menjawab kebutuhan mendesak masyarakat,” ujarnya, Senin (26/05/2025).

Ananda menyebut, kebijakan ini sesuai dengan arahan berbagai regulasi nasional, seperti Instruksi Presiden, Instruksi Gubernur, hingga edaran dari Kementerian Dalam Negeri. Namun, menurutnya, pelaksanaan tetap harus berbasis data faktual dan kebutuhan lapangan.

Fraksi PDI Perjuangan, tempat Ananda bernaung, menyatakan dukungannya terhadap langkah percepatan anggaran, khususnya pada program-program unggulan yang telah digaungkan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji. Di antaranya adalah program pendidikan gratis “Gratispol” dan jaminan sosial “Jospol”. “Program seperti Gratispol dan Jospol sangat strategis. Kami akan berikan ruang dan waktu bagi Pemprov untuk mengimplementasikan secara maksimal,” ujar Ananda.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa dukungan tidak bersifat mutlak. Evaluasi berkala tetap diperlukan agar program tidak berhenti pada tataran administratif. “Kalau memang bagus dan efektif, tentu akan kami apresiasi. Tapi kalau belum maksimal, akan kami sampaikan masukan atau kritik yang konstruktif,” tambahnya.

Ananda juga menekankan pentingnya sinergi berkelanjutan antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman pembangunan lima tahun ke depan. Ia menilai bahwa masa 100 hari pertama hanyalah fondasi awal, dan hasil nyata baru bisa diukur dalam jangka menengah dan panjang.

DPRD, kata Ananda, akan terus mengawal implementasi visi-misi kepala daerah agar tetap berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan sekadar pencitraan.

Penulis: Selamet