Pemprov-DPRD Kaltim Kompak Bangun Daerah

PARLEMENTARIA – Langkah konsolidasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terus diperkuat demi memastikan pembangunan berjalan dengan arah dan kecepatan yang sejalan. Melalui rapat kerja bersama pada Senin, 26/05/2025, kedua lembaga ini berkomitmen membangun koordinasi yang lebih strategis demi menghindari ego sektoral dan mempercepat pelaksanaan program prioritas.

Sekretaris Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa kolaborasi ini diharapkan menciptakan sinergi dari hulu ke hilir, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian masalah-masalah yang muncul di lapangan. “Sinerginya dari perencanaan, pelaksanaan, hingga sejumlah persoalan lain,” sebut Sri usai pertemuan.

Lebih jauh, ia menyampaikan bahwa proses aspirasi masyarakat yang dihimpun DPRD melalui kegiatan reses kini menjadi sumber informasi penting bagi eksekutif dalam menyusun arah pembangunan. Namun, ia menekankan bahwa setiap usulan harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. “Semua diselaraskan sesuai fiskal, sehingga tak ada ketimpangan dalam pembangunan daerah,” ujarnya.

Rapat kerja kali ini juga menjadi forum awal untuk menilai kinerja pasangan kepala daerah baru, Gubernur Rudi Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, yang belum genap 100 hari menjabat. Dalam masa transisi ini, kebijakan refocusing anggaran menjadi perhatian serius, terutama untuk mengarahkan belanja publik pada sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. “Jadi kami meminta lebih ke aturan terkait itu. Di masa kepemimpinan kepala daerah baru menuju 100 hari kerja,” kata Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis.

Terkait dua program unggulan gubernur, yakni “Gratispol” dan “Jospol”, DPRD menyatakan belum akan mengambil sikap final. Ananda, yang mewakili Fraksi PDI Perjuangan, menyebut pentingnya evaluasi bertahap. “Beri waktu dulu, proses berjalannya seperti apa nanti. Kalau bagus ya diapresiasi. Kalau belum ya beri saran dan kritik untuk memperbaiki,” jelasnya.

Ananda menambahkan, komunikasi antara legislatif dan eksekutif perlu terus dijaga agar tidak terjebak pada konflik kepentingan politik. “Relasi kuasa kedua lembaga, tak mesti harus saling sikut dalam mewujudkan pembangunan daerah yang mampu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat di Kaltim,” tutupnya.

Langkah harmonisasi ini membuka harapan baru bagi masyarakat Kalimantan Timur, bahwa tata kelola pemerintahan yang solid akan menghasilkan kebijakan yang lebih responsif dan merata.

Penulis: Selamet