DPRD Kaltim Dorong Demokrasi Partisipatif

ADVERTORIAL – Masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi harus diposisikan sebagai subjek aktif dalam menentukan arah pembangunan daerah. Itulah pesan penting yang ditegaskan Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Darlis Pattalongi, dalam kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah yang kelima, Jumat (30/05/2025).

Dalam forum yang diselenggarakan oleh Barisan Muda (BM) PAN dan Perempuan Amanat Nasional (PUAN) Kaltim bertema “Prioritas Kebijakan Publik” tersebut, Darlis menyoroti pentingnya partisipasi warga dalam setiap tahapan perumusan kebijakan—dari identifikasi masalah, formulasi kebijakan, hingga pengawasan pelaksanaannya. “Kebijakan publik menyentuh hampir semua aspek kehidupan, dari bangun tidur sampai tidur kembali. Karena itu, masyarakat harus ikut aktif mengawalnya,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan publik memiliki bentuk yang beragam, mulai dari kebijakan distributif seperti subsidi pendidikan, redistributif dalam bentuk pajak progresif untuk mengurangi kesenjangan, regulatif yang mengatur kehidupan sosial, hingga konstitutif yang membentuk sistem kelembagaan negara. “Semua kebijakan ini bersifat mengikat dan dikeluarkan oleh lembaga yang sah. Jika rakyat tidak terlibat, maka sangat mungkin kebijakan itu meleset dari kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Darlis mengapresiasi keberadaan organisasi-organisasi seperti BM PAN dan PUAN Kaltim yang terus menginisiasi dialog publik. Ia mendorong agar organisasi masyarakat sipil lebih sering mengajukan policy brief sebagai masukan kebijakan yang berpihak pada rakyat. “Partisipasi dan pengawasan masyarakat adalah kunci agar kebijakan publik benar-benar berpihak pada rakyat dan menyelesaikan masalah di akar rumput,” tegasnya.

Kegiatan ini juga menjadi ruang terbuka bagi warga menyampaikan aspirasi langsung. Musbawati, misalnya, mengangkat isu beban pajak UMKM yang dinilainya terlalu tinggi. “Pajak sampai 12 persen sangat membebani kami, apalagi di tengah ekonomi lesu,” keluhnya.

Sementara itu, Novie menyinggung ketidaksesuaian antara jargon pendidikan gratis dengan pelaksanaannya di lapangan. Menurutnya, syarat rumit dalam program “Gratis Pol” justru mengaburkan manfaat program itu sendiri. “Ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik,” ungkapnya.

Menanggapi berbagai keluhan, Darlis yang duduk di Komisi IV DPRD Kaltim menyatakan komitmennya untuk menyampaikan semua masukan kepada pemerintah. “Kritik dan saran seperti ini justru menjadi bahan penting dalam pengambilan kebijakan yang lebih baik ke depan,” tutupnya. []

Penulis: Selamet