Gratis Pol Butuh Sinergi OPD, Seno Aji Tegaskan Evaluasi

ADVERTORIAL – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus memperkuat sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) guna memastikan efektivitas pelaksanaan program unggulan Gratis Pol di bidang pendidikan dan kesehatan. Program ini menjadi prioritas utama dalam 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, yang dinilai perlu dijalankan secara terkoordinasi dan merata.

Dalam briefing rutin bersama seluruh kepala OPD yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Senin (02/06/2025), Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Wagub Kaltim) H. Seno Aji, menegaskan pentingnya penyelarasan kebijakan dan penguatan evaluasi antar sektor agar dampak program benar-benar dirasakan oleh masyarakat, terutama di daerah-daerah yang selama ini masih mengalami ketimpangan akses layanan publik.

“Kami melihat progres yang menggembirakan dalam 100 hari pertama, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan. Tapi koordinasi dan konsolidasi antar-OPD masih harus diperkuat. Jangan sampai program bagus hanya berhenti di tataran administratif,” ujar Seno Aji dalam arahannya.

Di sektor pendidikan, kebijakan pembebasan biaya sekolah telah mulai diterapkan di sejumlah daerah. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala, seperti belum meratanya pendataan penerima manfaat, keterbatasan sarana pendukung, hingga belum sinkronnya kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Sementara itu, di sektor kesehatan, layanan gratis di fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas dan klinik pemerintah) telah berjalan di beberapa wilayah. Namun, pelaksanaan di daerah terpencil masih menghadapi hambatan, termasuk terbatasnya tenaga medis, infrastruktur kesehatan yang minim, serta integrasi data yang belum sepenuhnya optimal.

Seno Aji menekankan bahwa keberhasilan program Gratis Pol sangat bergantung pada tata kelola anggaran yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia mengingatkan bahwa OPD tidak boleh bekerja secara sektoral dan tertutup, melainkan harus aktif berkolaborasi demi tercapainya hasil yang konkret.

“Masyarakat menanti bukti dari janji-janji kami. Karena itu, setiap kepala OPD harus proaktif, cepat tanggap, dan bersinergi. Tidak boleh ada ego sektoral. Kita harus bekerja sebagai satu kesatuan,” tegasnya.

Briefing tersebut bukan hanya rutinitas administratif, melainkan juga menjadi ruang penguatan sistem kerja terpadu di lingkungan Pemprov Kaltim, agar setiap kebijakan benar-benar menjangkau masyarakat luas, termasuk kelompok rentan dan wilayah terisolasi.

Langkah penguatan koordinasi ini juga menjadi bagian dari komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim dalam menghadirkan pemerintahan yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang bermutu.

Penulis: Putri Aulia Maharani | Penyunting: Enggal Tria Amukti