Kaltim Serius Tangani Sanitasi, PPSP 2025 Resmi Dimulai
SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan bahwa persoalan sanitasi tidak boleh lagi dipandang sebagai isu pelengkap dalam pembangunan. Dalam Kick-Off Meeting Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 2025, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (DPUPR-PERA) Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menyerukan perlunya komitmen konkret dari seluruh pemangku kepentingan, terutama pemerintah kabupaten dan kota.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, pada Selasa (03/06/2025), mengusung tema “Wujudkan Pembangunan Sanitasi Adaptif dan Kolaboratif untuk Akses Aman, Terpadu, dan Berkelanjutan.” Acara ini dihadiri perwakilan dari kabupaten/kota, instansi teknis, akademisi, dan mitra pembangunan.
Dalam sambutannya, Aji Fitra menegaskan bahwa sanitasi merupakan isu multidimensi yang bersinggungan langsung dengan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, hingga masa depan generasi muda.
“Sanitasi adalah soal martabat manusia. Kita bicara tentang kualitas hidup, risiko penyakit, dan ketimpangan sosial. Jika kita abai, maka kita sedang membiarkan anak cucu kita tumbuh dalam kondisi yang jauh dari layak,” ujar Aji Fitra.
Sebagai bentuk komitmen, Pemprov Kaltim telah mengalokasikan Rp 200 miliar dalam bentuk Bantuan Keuangan (Bankeu) kepada pemerintah kabupaten/kota. Dana ini ditujukan untuk pembangunan infrastruktur sanitasi serta peningkatan kapasitas pengelolaan baik skala individu maupun komunal.
“Target kita jelas. Dalam dua hingga tiga tahun ke depan, seluruh wilayah Kaltim harus sudah memiliki akses sanitasi layak 100 persen,” tegas Aji Fitra.
Namun ia juga mengingatkan bahwa besarnya anggaran tidak akan membawa dampak tanpa peran aktif dan keseriusan pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa sanitasi tidak boleh menjadi sekadar laporan tahunan atau agenda seremonial.
“Kita butuh aksi nyata, bukan hanya laporan di atas kertas. Kabupaten/kota harus bergerak cepat dan terukur. Jika tidak, target hanya akan jadi slogan,” katanya menegaskan.
Aji Fitra juga mengaitkan sanitasi dengan isu strategis lainnya seperti stunting dan kemiskinan. Ia menyebut bahwa anak-anak yang hidup dalam lingkungan dengan sanitasi buruk lebih rentan terhadap penyakit dan gangguan tumbuh kembang.
“Sanitasi bukan soal infrastruktur semata, tapi soal kualitas SDM (Sumber Daya Manusia). Anak yang sering sakit karena infeksi akibat sanitasi buruk akan sulit berkembang optimal. Ini berujung pada gizi buruk, rendahnya produktivitas, dan siklus kemiskinan yang berulang,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh pihak untuk menjadikan forum PPSP sebagai momentum memperkuat koordinasi lintas sektor. Dari perencanaan hingga pengawasan, semua harus berjalan serempak demi mempercepat capaian target sanitasi.
Menutup paparannya, Aji Fitra menegaskan bahwa kesiapan Kaltim sebagai calon Ibu Kota Nusantara (IKN) harus dimulai dari hal-hal mendasar, termasuk ketersediaan sanitasi yang manusiawi dan berkualitas.
“Bila kita ingin Kaltim menjadi wajah masa depan Indonesia, pondasinya harus kuat. Dan sanitasi adalah salah satu pondasi itu,” pungkasnya. []
Penulis: Putri Aulia Maharani | Penyunting: Enggal Triya Amukti | ADV Diskominfo Kaltim
