Kaltim Evaluasi Program 100 Hari, Fokus Dampak Nyata
SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus mengawal implementasi program-program unggulan dalam 100 hari kerja pertama Gubernur dan Wakil Gubernur. Salah satunya dilakukan melalui Rapat Evaluasi Program Quickwins yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, pada Rabu (04/06/2025) di Ruang Tepian II, Kantor Gubernur, Samarinda.
Rapat ini dihadiri oleh seluruh jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi pelaksana program prioritas, termasuk dua program unggulan: Gratis Pol (layanan publik gratis) dan Jos Pol (kerja cepat dan kolaboratif). Sri Wahyuni hadir bersama Kepala Biro Administrasi Pembangunan (Adbang), Irhamsyah, yang turut menyampaikan paparan teknis perkembangan capaian tiap OPD.
Dalam arahannya, Sri Wahyuni menekankan pentingnya konsistensi pelaksanaan Quickwins agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Ia menyoroti pentingnya integrasi data dan sinergi lintas sektor agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan maupun kendala teknis yang berulang.
“Kita ingin memastikan bahwa program-program unggulan ini betul-betul hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Keterpaduan lintas sektor dan pemantauan berkala adalah kunci,” tegas Sri Wahyuni.
Program Gratis Pol, yang menjadi sorotan utama evaluasi, dirancang sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memberikan layanan dasar secara gratis di sektor pendidikan, kesehatan, hingga administrasi kependudukan. Program ini sudah mulai diterapkan di sejumlah kabupaten/kota, namun masih menghadapi tantangan sinkronisasi data antarinstansi.
Sri Wahyuni meminta agar setiap OPD pengampu memperkuat komunikasi dan kolaborasi, terutama dalam hal pelaporan serta validasi data penerima manfaat. Ia menekankan bahwa program ini bukan hanya menyangkut anggaran, tetapi juga pemenuhan hak dasar warga secara adil dan merata.
Sementara itu, Kepala Biro Adbang, Irhamsyah, mengungkapkan bahwa sebagian besar indikator Quickwins menunjukkan tren positif. Meski demikian, ia mengakui bahwa masih ada program yang memerlukan revisi strategi agar lebih efektif.
“Kami telah menyusun peta capaian berbasis indikator kinerja OPD. Dari sana kita bisa melihat mana yang sudah sesuai target, dan mana yang perlu penyesuaian,” jelas Irhamsyah.
Rapat ini juga menjadi ruang diskusi terbuka antar-OPD. Sejumlah perwakilan menyampaikan tantangan di lapangan, baik dari sisi teknis, regulasi, maupun administratif. Sri Wahyuni mengapresiasi transparansi tersebut dan menyatakan akan menyusun rekomendasi kebijakan strategis sebagai masukan kepada Gubernur untuk perbaikan ke depan.
Dengan adanya evaluasi ini, Pemprov Kaltim berharap seluruh program dalam 100 hari kerja dapat menghasilkan dampak nyata dan cepat bagi kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan baru menegaskan komitmennya untuk bekerja cepat, tepat, dan responsif dalam menjawab kebutuhan warga Kaltim.[] Penulis: Putri Aulia Maharani | Penyunting: Enggal Triya Amukti | ADV Diskominfo Kaltim
