SPMB Kaltim 2025 Fokus Atasi Sekolah Favorit

ADVERTORIAL – Kesiapan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kalimantan Timur tahun ajaran 2025/2026 menjadi pembahasan serius dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (DPRD Kaltim) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang rapat Gedung E Lantai 1 Kompleks DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Selasa (10/06/2025).

RDP ini mencerminkan perhatian serius para wakil rakyat terhadap sejumlah hambatan yang masih dihadapi sistem pendidikan menengah di daerah, khususnya terkait keterbatasan fasilitas dan distribusi siswa yang tidak merata. Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Baba, mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama SPMB tahun ini adalah masih kurangnya ruang belajar di sejumlah sekolah.

“Untuk tahun ini, kami telah mengusulkan penambahan dua SMA baru dan akan ditambahkan ruang belajar atau bahkan membangun sekolah baru. Secara keseluruhan daya tampung pendidikan tingkat menengah atas di Kaltim tidak mengalami masalah besar,” ujar Haji Baba saat ditemui usai pertemuan.

Namun, ia menekankan bahwa masalah daya tampung sebenarnya bisa diatasi jika distribusi siswa dilakukan secara merata ke seluruh sekolah. Sayangnya, kecenderungan masyarakat untuk memusatkan pilihan pada sekolah-sekolah yang dianggap unggulan membuat ketimpangan distribusi masih menjadi kendala.

“Prinsipnya, jika semua sekolah diisi merata, tidak akan ada yang tidak tertampung. Dengan adanya kecenderungan calon siswa baru hanya ingin masuk ke sekolah-sekolah tertentu yang dianggap unggulan, hal itu yang menyebabkan mereka tidak tertampung,” katanya.

Haji Baba juga memastikan bahwa semua jalur penerimaan siswa baru akan dioptimalkan. Baik jalur domisili, prestasi, afirmasi, maupun mutasi akan diberlakukan secara maksimal agar tidak ada siswa yang tertinggal. Ia menambahkan bahwa jalur domisili diperkirakan akan memberikan kontribusi lebih dari 30 persen dari total kuota penerimaan siswa, ditambah skema cadangan sebesar 5 persen.

“Semua jalur akan kami maksimalkan agar tidak ada siswa yang tertinggal dan akan pastikan juga supaya program SPMB tepat sasaran dan sesuai prosedur, melalui empat alur yang sudah ditetapkan,” tegas legislator dari daerah pemilihan Balikpapan tersebut. Pernyataan ini menunjukkan bahwa DPRD Kaltim tidak hanya menyoroti masalah infrastruktur, tetapi juga berkomitmen pada kebijakan yang berpihak pada pemerataan akses pendidikan demi menciptakan keadilan bagi seluruh calon peserta didik di Kalimantan Timur. []

Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum