Pemerintah Terbuka Terima Aspirasi Mahasiswa Kaltim
SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menunjukkan komitmennya dalam membangun ruang dialog terbuka bersama masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa, sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Hal ini ditegaskan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim, Seno Aji, saat menanggapi aksi damai yang digelar Aliansi Mahasiswa Kaltim Menggugat di halaman Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Rabu petang (04/06/2025). Dalam aksinya, mahasiswa menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari dampak lingkungan akibat industri ekstraktif, nasib masyarakat adat, hingga transparansi program prioritas daerah.
“Pemprov Kaltim senantiasa terbuka terhadap aspirasi masyarakat dan mahasiswa. Apa yang disampaikan adik-adik mahasiswa hari ini adalah bagian dari tanggung jawab kami sebagai pemerintah,” ujar Seno Aji di hadapan massa aksi. Salah satu program yang menjadi perhatian mahasiswa adalah pendidikan gratis atau ‘Gratis Pol’. Menanggapi hal itu, Seno Aji menyatakan bahwa dasar hukum program telah disusun dan pelaksanaan tahap awal akan dimulai pada pertengahan 2025.
“Mulai bulan Juni hingga Juli 2025, pendidikan gratis akan diluncurkan bagi anak-anak yang duduk di semester 1 (semester genap). Lalu, pada tahun anggaran 2026, program ini akan mencakup mahasiswa semester 2 hingga semester 8, dan akan terus berlanjut hingga tahun 2030,” jelasnya.
Program ini mencakup jenjang pendidikan dari SMA/SMK/MA hingga pendidikan tinggi, termasuk S3. Diharapkan, kebijakan ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kaltim secara merata. Terkait isu lingkungan, Seno Aji menyampaikan bahwa penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal terus dilakukan. Ia mengungkapkan sudah ada delapan perusahaan tambang yang tengah diproses hukum karena beroperasi tanpa izin.
“Kami berkomitmen agar tata kelola lingkungan hidup di Kaltim terus diperbaiki dan ditingkatkan. Ini bagian dari upaya kami dalam mengantisipasi kerusakan lingkungan dan banjir yang seringkali menjadi keluhan masyarakat,” tegasnya. Pemprov juga memperluas kerja sama dengan aparat penegak hukum dan kementerian terkait, termasuk memperluas rehabilitasi kawasan terdampak pertambangan.
Selain itu, Seno Aji menegaskan keberpihakan Pemprov terhadap hak masyarakat adat. Ia mencontohkan masyarakat adat Muluy di Kabupaten Paser yang baru-baru ini menerima penghargaan Kalpataru atas komitmen mereka menjaga kelestarian lingkungan.
“Komitmen pemerintah daerah adalah melakukan proteksi terhadap hak-hak masyarakat adat, agar mereka dapat hidup dengan damai dan tenang. Kami ingin pembangunan di Kaltim tetap berpihak pada nilai-nilai keberlanjutan dan keadilan sosial,” tuturnya.
Ia juga menyambut kritik dan masukan dari mahasiswa sebagai bagian penting dari demokrasi daerah. “Kami tidak hanya mendengar, tapi juga berusaha merespons dengan langkah konkret. Kaltim bukan hanya milik pemerintah, tetapi milik seluruh masyarakat, termasuk para mahasiswa yang menjadi motor penggerak perubahan,” pungkasnya. []
Penulis: Putri Aulia Maharani | Penyunting: Enggal Triya Amukti | ADV Diskominfo Kaltim
