Waduk Benanga Jadi Fokus Kolaborasi Atasi Banjir Samarinda

ADVERTORIAL – Dalam menghadapi tantangan banjir yang terus menghantui Kota Samarinda, kolaborasi lintas institusi menjadi strategi utama yang tengah dikedepankan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kini mendorong percepatan kerja sama antara Pemerintah Kota Samarinda dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kementerian PUPR Republik Indonesia guna mengoptimalkan fungsi Waduk Benanga.

Langkah ini disorot dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Kebijakan dan Kelembagaan Penyusunan Master Plan Pengelolaan dan Penataan Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus”, yang digelar di Ballroom Hotel Midtown Samarinda, Kamis (12/06/2025). Dalam forum tersebut, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, H. Seno Aji, menggarisbawahi pentingnya tindakan nyata untuk mendukung pengendalian banjir secara berkelanjutan.

“Proses pengangkatan sedimen dari Waduk Benanga akan terus kami dorong. Tapi tentu harus diikuti dengan kesiapan lahan pembuangan. Maka dari itu saya minta ini bisa segera dimanfaatkan,” ujar Seno Aji.

Pemprov Kaltim sendiri telah menyiapkan lahan seluas 20 hektare di kawasan Lempake, Samarinda. Lahan tersebut dirancang sebagai lokasi pembuangan material sedimen dari Waduk Benanga yang jumlahnya diperkirakan mencapai 500.000 hingga 600.000 meter kubik.

Komitmen untuk mengurangi genangan banjir tidak hanya difokuskan di Samarinda. Seno Aji menyebutkan bahwa hingga tahun 2030, target penurunan luas genangan di Kaltim mencapai 30.000 hektare. Untuk mendukung ambisi tersebut, Pemprov mengalokasikan anggaran sebesar Rp 380 miliar, mencakup berbagai pembangunan infrastruktur pendukung.

“Untuk mencapai target tersebut, Pemprov akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 380 miliar. Ini bentuk keseriusan kami dalam menangani persoalan banjir yang selama ini menjadi keluhan masyarakat,” tegasnya.

Upaya tersebut diwujudkan melalui pembangunan sistem drainase yang terintegrasi di berbagai kabupaten/kota. Sekitar 68 persen dari program drainase merupakan intervensi langsung dari Pemprov, yang juga menggagas pengembangan infrastruktur irigasi multifungsi. Jaringan irigasi ini selain mendukung pertanian, juga diharapkan berperan sebagai sistem pendukung pengendalian banjir.

Tak hanya berhenti di situ, Pemprov juga mengalokasikan Rp 355 miliar untuk mendanai proyek-proyek strategis lainnya. Di antaranya adalah penanganan pantai kritis sepanjang 7,3 kilometer serta pengelolaan air baku yang dianggap krusial bagi wilayah pesisir dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Seno Aji menekankan bahwa penanganan DAS Karang Mumus merupakan bagian dari agenda besar pemprov dalam mengelola lingkungan hidup secara menyeluruh. Ia mengingatkan pentingnya pendekatan sistemik terhadap seluruh daerah aliran sungai di Kalimantan Timur.

“Penanganan Sub DAS Karang Mumus adalah salah satu bagian dari upaya besar kami. Tapi kita juga harus melihat bahwa masih banyak daerah aliran sungai lain yang membutuhkan perhatian dan solusi yang sama. Karena itu, pendekatannya harus holistik dan terintegrasi,” ujarnya.

FGD tersebut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi pemerintah, akademisi Universitas Mulawarman, lembaga swadaya masyarakat, serta kementerian teknis. Forum ini menjadi wadah strategis untuk berbagi perspektif, memperkuat sinergi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang adaptif terhadap tantangan lingkungan di masa mendatang. Melalui kolaborasi dan komitmen lintas sektor yang ditekankan dalam forum ini, diharapkan penataan DAS Karang Mumus menjadi awal dari transformasi pengelolaan lingkungan di Kalimantan Timur menuju arah yang lebih berkelanjutan.

Penulis: Putri Aulia Maharani | Penyunting: Enggal Triya Amukti