DPRD Minta Pemprov Kaltim Disiplin Salurkan Dana Gratispol

ADVERTORIAL – Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Darlis Pattalongi, menegaskan pentingnya menjaga integritas dan kemandirian akademik perguruan tinggi dalam pelaksanaan program bantuan pendidikan tinggi Gratispol. Ia mengingatkan bahwa kampus harus tetap memiliki daya kritis, meskipun biaya kuliah mahasiswa ditanggung oleh pemerintah daerah.

“Kami tekankan kepada seluruh rektor dan pimpinan perguruan tinggi, jangan sampai karena program Gratispol ini, kampus menjadi kehilangan daya kritisnya. Pembayaran UKT dari pemerintah tidak boleh membuat kampus bungkam terhadap kebijakan pemerintah,” ujarnya kepada awak media saat ditemui di Samarinda, Senin (16/6/2025).

Selain menjaga independensi kampus, Darlis juga menyoroti pentingnya kedisiplinan Pemerintah Provinsi dalam menyalurkan anggaran tepat waktu kepada perguruan tinggi. Ia mengingatkan agar kasus keterlambatan pencairan anggaran, seperti yang kerap terjadi dalam skema iuran BPJS Kesehatan, tidak terulang dalam pelaksanaan Gratispol.

“Kami tidak mau kasus rumah sakit dan BPJS Kesehatan terjadi di kampus. Jangan sampai mahasiswa merasa diperlakukan setengah hati hanya karena kampus belum menerima transfer UKT dari Pemprov,” tegasnya.

Terkait mekanisme pendaftaran, Darlis menegaskan bahwa program Gratispol tidak membuka jalur pendaftaran individu bagi mahasiswa. Pendaftaran dilakukan secara kolektif oleh pihak kampus yang kemudian diverifikasi oleh Pemprov Kaltim. “Mahasiswa tidak perlu mencari-cari link pendaftaran. Ini bukan program beasiswa personal, tapi bantuan institusional. Kampus yang mengajukan data mahasiswa penerima, lalu diverifikasi Pemprov. Jadi ini murni kerja sama antarlembaga,” jelas legislator dari daerah pemilihan Samarinda ini.

Dalam implementasinya, Darlis juga meminta agar ke depan terdapat sinkronisasi antara kalender akademik kampus dan jadwal pencairan anggaran dari Pemprov Kaltim. Hal ini untuk memastikan kegiatan belajar-mengajar di perguruan tinggi tidak terganggu akibat perbedaan waktu kegiatan.

“Kami meminta agar Pemprov Kaltim ke depan membikin kebijakan yang menjamin tidak terganggunya kegiatan di perguruan tinggi akibat terjadinya perbedaan kalender kegiatan antara perguruan tinggi dengan Pemprov,” tuturnya.

Sebagai informasi, program Gratispol merupakan salah satu program prioritas Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud. Program ini bertujuan memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Kaltim tanpa membedakan latar belakang sosial dan ekonomi. Meskipun implementasi penuhnya dijadwalkan berlangsung pada 2026, pelaksanaan tahap awal telah dimulai secara bertahap sejak pertengahan 2025. []

Penulis: Putri Aulia Maharani | Penyunting: Enggal Tria Amukti