Fraksi PKS Gagas Hari Aspirasi untuk Warga Kaltim
ADVERTORIAL — Upaya membuka ruang partisipasi publik dalam proses legislasi daerah kembali ditegaskan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Melalui pelaksanaan Hari Aspirasi yang digelar pada Rabu (11/06/2025) dan Selasa (17/06/2025), fraksi ini ingin memastikan bahwa setiap suara masyarakat dapat diakses dan diperjuangkan secara nyata melalui jalur parlemen.
Firnadi Ikhsan, Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim, menyebut bahwa Hari Aspirasi bukan sekadar rutinitas formal. Ia menyampaikan, kegiatan ini merupakan bentuk wakaf politik bagi masyarakat, demi memastikan keterlibatan publik dalam merumuskan arah kebijakan daerah.
“Kami menghadirkan Hari Aspirasi bukan sekadar seremonial, tetapi sebagai wakaf politik untuk memastikan suara masyarakat terdengar dan diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata di Kaltim,” ujar Firnadi kepada awak media di ruang Fraksi PKS, Kompleks DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda.
Langkah Fraksi PKS ini juga mendapat perhatian dari legislator pusat. Anggota Komisi II DPR RI, KH. Aus Hidayat Nur, turut hadir dan mengapresiasi pelaksanaan Hari Aspirasi. Menurutnya, kegiatan ini selaras dengan pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) di DPR RI, sebuah alat kelengkapan dewan baru yang dipimpin oleh Netty Prasetiyani dari Fraksi PKS.
“Tujuan kami ingin melihat kegiatan di Fraksi PKS. Ternyata di sini sudah ada Hari Aspirasi mengikuti bidang Aspirasi yang ada di DPR RI yang juga bagian dari AKD baru. Nah, BAM ini ketuanya adalah Netty Prasetiyani dari Fraksi PKS,” kata KH. Aus.
Dampak dari program ini mulai terasa di masyarakat. Respons warga yang antusias menunjukkan bahwa jembatan antara rakyat dan wakilnya mulai terbentuk dengan lebih kokoh. Melalui sistem dokumentasi digital yang diterapkan, proses penyampaian dan penanganan aspirasi menjadi lebih transparan dan terstruktur.
Lebih dari sekadar mendengar keluhan, Hari Aspirasi diarahkan sebagai kanal untuk menjaring solusi dan usulan konkret atas isu-isu publik, termasuk layanan dasar, keadilan sosial, hingga keberlanjutan pembangunan. Hal ini mencerminkan orientasi Fraksi PKS terhadap pelayanan yang berpihak pada kepentingan rakyat.
“Dengan pendekatan partisipatif ini, kami ingin memperkuat keterhubungan antara rakyat dan parlemen. Kebijakan yang dilahirkan seharusnya mencerminkan kebutuhan nyata warga, bukan sekadar angka dalam dokumen perencanaan,” tegas Firnadi.
Langkah ini juga mencerminkan praktik demokrasi partisipatif yang menjunjung keterbukaan dan tanggung jawab politik. Melalui pemanfaatan teknologi serta pendekatan langsung ke masyarakat, Fraksi PKS bertekad menjadi teladan dalam membangun politik yang inklusif, solutif, dan transparan di Kaltim. []
Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum
