IMM Dituntut Serius Atasi Limbah dan Dampak Lingkungan
ADVERTORIAL – Kunjungan kerja Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) ke lokasi operasional PT Indominco Mandiri (IMM) di Tanjung Santan, Kamis (15/5/2025) lalu, kembali membangkitkan perhatian terhadap isu lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan tambang tersebut. Turut hadir dalam kunjungan ini Wakil Ketua II DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi, selaku Sekretaris Komisi IV, bersama sejumlah anggota Komisi lainnya.
PT IMM yang berdiri sejak November 1988 dan menjadi anak usaha PT Indo Tambangraya Megah Tbk, telah beroperasi di atas konsesi seluas 25.121 hektare di tiga wilayah – Kutai Timur, Kutai Kartanegara, dan Bontang. Namun meskipun operasi tambang telah berjalan sejak 1998 dan memasuki tahap pasca tambang, berbagai keluhan masyarakat, terutama dari Forum Masyarakat Santan Bersatu, masih bergema.
“Kami tetap tegas mengingatkan akan masih besarnya ‘efek cemar’ yang disuarakan rakyat terhadapnya. Terkhusus tentu yang disuarakan oleh Forum Masyarakat Santan Bersatu,” ujar Darlis Pattalongi.
Kekhawatiran tersebut meliputi pencemaran darat, laut, dan udara, serta kondisi Sungai Santan yang semakin memprihatinkan akibat aktivitas tambang selama ini. Pada pertemuan, DPRD menyoroti tiga isu utama: komitmen lingkungan hidup, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan ketenagakerjaan.
Darlis secara khusus menyoroti alokasi dana CSR yang saat ini dikemas sebagai Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Ia meminta agar nilai komulatifnya ditingkatkan, mengingat kapasitas produksi IMM mencapai 8–10 juta ton per tahun.
“Apalagi perusahaan ini memiliki reputasi produksi berkisar antara 8–10 juta ton/th. Saya minta agar alokasi anggaran PPM ditingkatkan dan lebih bersinergi dengan program pemerintah,” katanya.
Ia menambahkan perlunya koordinasi dengan program “Gratis Poll” Pemprov Kaltim agar tidak terjadi duplikasi beasiswa. Ia pun meminta agar bantuan beasiswa lebih diarahkan pada kebutuhan nyata siswa dan mahasiswa, misalnya soal biaya hidup sehari-hari (living cost).
Isu lain yang mendapat sorotan adalah ketenagakerjaan. Darlis menekankan pentingnya pelatihan terapan agar pekerja lokal, terutama wilayah ring-1 perusahaan, memiliki keterampilan yang memadai.
“Termasuk saya minta agar perusahaan lebih menggiatkan pelatihan-pelatihan terapan dalam rangka meng-upgrade potensi ketenagakerjaan,” ungkapnya.
Manajemen IMM menyatakan siap menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan. Forum dialog ini ditutup dengan komitmen bahwa akan digelar evaluasi lanjutan terhadap implementasi rekomendasi demi memastikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.
Penulis: Sulaiman
Penyunting: Enggal Triya Amukti
