DPRD Kaltim Dorong IMM Prioritaskan Rekrutmen Warga Lokal
ADVERTORIAL – Momentum kunjungan kerja Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) ke PT Indominco Mandiri (IMM) pada Kamis (15/5/2025) lalu, menjadi sorotan penting dalam konteks pengembangan sumber daya manusia lokal. Sekretaris Komisi IV, Muhammad Darlis Pattalongi, menyoroti aspek ketenagakerjaan sebagai salah satu prioritas agenda pengawasan komisi.
Terletak di Tanjung Santan, Kutai Kartanegara, IMM merupakan anak perusahaan PT Indo Tambangraya Megah Tbk dengan konsesi beroperasi sejak tahun 1998 hingga 2030. Menambah kompleksitasnya, lokasinya melingkupi tiga daerah, yakni Kutai Timur, Kutai Kartanegara, dan Bontang. IMM menghasilkan batu bara 8–10 juta ton per tahun, namun dibalik angka besar tersebut, masih terdapat PR serius dalam pengelolaan tenaga kerja.
“Kami juga mendiskusikan perihal pola dan sumber rekrutmennya,” ujar Darlis. Ia menegaskan bahwa pola perekrutan harus transparan dan adil, dengan prioritas pekerja lokal.
Lebih jauh, Darlis menegaskan bahwa aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) harus menjadi standar utama perusahaan. Ia mengingatkan bahwa tahap pasca tambang memerlukan tenaga kerja yang tidak hanya produktif, tetapi juga terlindungi dari risiko keselamatan.
“Disamping hal K3, kami juga mendiskusikan perihal pola dan sumber rekrutmennya,” katanya.
Dampak ekonomi harus berdampak nyata di wilayah ring-1 IMM. Untuk itu, Komisi IV meminta agar perusahaan tidak sekadar berkomitmen, tetapi melaksanakan pelatihan-pelatihan praktis bagi masyarakat sekitar.
“Pelatihan itu bisa meningkatkan kapasitas lokal. Jangan cuma jadi lip service,” tegasnya.
Pada bagian lain dialog, IMM mengakui belum semua sarana pendukung pekerja terpenuhi secara maksimal, khususnya dalam recovery pasca tambang dan peningkatan kompetensi.
Menanggapi demonstrasi, manajemen IMM menyatakan dukungan untuk membuka fasilitas pelatihan dan program sertifikasi bagi pekerja lokal. Mereka juga sepakat mengikutsertakan program ini dalam forum evaluasi lanjutan DPRD.
Darlis menegaskan bahwa forum evaluasi ini tidak bersifat simbolis, melainkan sebagai mekanisme kontrol rutin:
“Sebelum pertemuan ditutup, kami bersepakat, kelak akan kembali ada forum untuk mengevaluasi komitmen-komitmen itu.”
Pengawasan DPRD bukan hanya menyoal angka produksi atau tax base, tetapi juga memastikan manfaat sosial-ekonomi dirasakan masyarakat sekitar, dalam bentuk pekerjaan layak dan peningkatan keterampilan. Komisi IV siap mengetatkan rekomendasi dan memastikan korporasi menjalankan tanggung jawab sosialnya dengan substansi.
Penulis: Sulaiman
Penyunting: Enggal Triya Amukti
