Kaltim Dukung Sekolah Rakyat, Tapi Terkendala Lahan

ADVERTORIAL – Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dalam mendukung program nasional Sekolah Rakyat tak diragukan. Namun, kendala kesiapan infrastruktur, khususnya terkait ketersediaan lahan, masih menghambat implementasi rencana tersebut di daerah.

Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan berasrama yang digagas pemerintah pusat, menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu. Seluruh biaya, termasuk kebutuhan dasar dan pendidikan dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), ditanggung negara. Tiap unit sekolah membutuhkan anggaran sekitar Rp200 miliar yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menyatakan bahwa dukungan dari daerah sudah berjalan sejak awal. Namun, proses penyiapan lahan menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Salah satu lokasi yang diusulkan berada di kawasan Bukit Biru, Samarinda, telah diterima oleh Wakil Menteri Sosial RI. Meski demikian, lokasi tersebut belum dapat segera dibangun.

“Usulan lahan di Bukit Biru untuk pembangunan Sekolah Rakyat sudah diterima Wakil Menteri Sosial,” ujar Andi pada Selasa (17/06/2025). “Namun, karena lahannya belum siap bangun dan masih dalam proses pematangan oleh PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) hingga akhir tahun, pelaksanaan rintisan oleh provinsi belum bisa dilakukan tahun ini,” tambahnya.

Sebagai alternatif, pemerintah kini mempertimbangkan lahan milik Pemkot Samarinda yang berada di sekitar SMA Negeri 16. Lokasi ini dinilai lebih siap secara teknis dan akses, meski keberadaan sekitar 800 siswa aktif di SMA tersebut menjadi faktor pertimbangan tersendiri.

“Kementerian PUPR akan melakukan survei terhadap lahan di sekitar SMA 16. Jika memenuhi syarat teknis dan administratif, Gubernur akan mempertimbangkan menjadikannya sebagai lokasi permanen,” jelas Andi. “Namun, kita juga harus mempertimbangkan keberadaan sekitar 800 siswa yang masih aktif belajar di SMA tersebut,” tambahnya.

Pemerintah pusat menargetkan peluncuran Sekolah Rakyat secara nasional pada 14 Juli 2025, dengan rencana pembangunan 100 unit sekolah di berbagai daerah. Jika Kaltim ingin ambil bagian dalam peluncuran tahap awal ini, kesiapan lahan menjadi kunci mutlak.

“Sekolah Rakyat ini sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah pusat. Modelnya adalah sekolah berasrama, gratis, dan mengusung pendidikan karakter yang kuat. Program ini tidak hanya mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan, tetapi juga membentuk generasi muda yang tangguh,” kata Andi.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah siap menyerahkan lahan yang telah memenuhi syarat kepada pemerintah pusat untuk selanjutnya dibangun dan dioperasikan oleh Kementerian Sosial. “Kami mendukung penuh program ini dan berharap Sekolah Rakyat bisa dibuka dari tingkat SD hingga SMA. Jika lahannya sudah siap, akan kami serahkan ke pemerintah pusat, karena seluruh operasional dan sumber dayanya akan ditangani langsung oleh mereka,” tutupnya.

Untuk mendukung percepatan realisasi, koordinasi terus dilakukan antara Pemprov, Dinas PU, dan pemerintah kabupaten/kota. Kaltim berharap bisa menjadi bagian dari transformasi pendidikan nasional yang menjadikan pemerataan akses pendidikan sebagai pilar utama pengentasan kemiskinan. []

Penulis: Nur Quratul Nabila | Penyunting: Enggal Triya Amukti