Forum Perangkat Daerah Kukar Menyatukan Gagasan Demi Pembangunan yang Lebih Tepat Sasaran
ADVERTORIAL — Perencanaan pembangunan yang efektif tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada sinergi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat. Inilah yang menjadi fokus utama dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dari 4 hingga 20 Maret 2025.
Forum ini menjadi ajang strategis untuk menyelaraskan usulan Musrenbang Kecamatan dengan program perangkat daerah, sehingga pembangunan di Kukar dapat berjalan lebih optimal, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar turut berperan aktif dalam forum ini, diwakili oleh Sekretaris DPMD, Mohammad Yusran Darma, S.Sos., M.Si. Bersama Dinas Kepemudaan dan Olahraga serta Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, mereka memaparkan rancangan program dan kegiatan yang akan menjadi bagian dari perencanaan pembangunan tahun 2026.
“Melalui forum ini, rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2026 bisa lebih matang, realistis, dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat Kukar,” ujar Yusran. Ia juga menekankan bahwa koordinasi lintas sektor sangat penting dalam merancang program pembangunan yang saling melengkapi, beberapa waktu lalu.
Forum ini bukan hanya tempat diskusi teknis, tetapi juga wadah bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk Camat, Kepala Desa, dan perwakilan masyarakat. Dengan pendekatan partisipatif, pemerintah daerah memastikan bahwa perencanaan pembangunan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mengakomodasi kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.
Koordinasi antar-perangkat daerah juga memungkinkan setiap program yang disusun untuk saling mendukung, menghindari duplikasi kebijakan, serta meningkatkan efektivitas pencapaian target pembangunan.
Sekretaris DPMD Kukar, Mohammad Yusran Darma, berpendapat bahwa Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah ini merupakan langkah strategis dalam memastikan perencanaan pembangunan daerah lebih matang, realistis, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat.
Dengan strategi yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan riil masyarakat, pemerintah daerah berharap pembangunan Kukar di tahun 2026 akan lebih berdampak dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. []
Redaksi10
