Demokrasi Daerah, Makmur Tekankan Skala Prioritas

ADVERTORIAL – Dalam agenda Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-5, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Makmur Haji Aji Panglima Kahar (HAPK) menyampaikan pesan tegas terkait urgensi penyusunan kebijakan publik yang berorientasi pada kebutuhan rakyat. Kegiatan tersebut digelar di Posyandu Karya Bhakti, Kecamatan Teluk Bayur, Sabtu (24/5/2025), dengan mengangkat tema fundamental: Prioritas Kebijakan Publik.

Makmur memulai paparannya dengan menekankan bahwa kebijakan publik tidak semestinya dianggap sebagai sekadar formalitas administratif pemerintahan. Sebaliknya, ia menilai bahwa setiap kebijakan harus merepresentasikan keberpihakan negara kepada rakyatnya.

“Kebijakan publik ini diambil tidak lain untuk mencapai tujuan yang juga untuk masyarakat. Pemerintah harus berpihak kepada kebutuhan rakyatnya,” tegas Makmur dalam sambutannya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa proses kebijakan publik idealnya tidak berjalan secara sepihak. Menurutnya, meski pemerintah berperan sebagai aktor utama dalam perumusan dan implementasi kebijakan, partisipasi publik menjadi elemen vital yang tak bisa dikesampingkan.

“Pemerintah memang aktor utama, tapi partisipasi publik itu vital. Tanpa suara rakyat, kebijakan bisa melenceng dari kebutuhan nyata,” jelasnya.

Ia memaparkan bahwa tahapan kebijakan publik harus dimulai dari identifikasi masalah yang tepat, dilanjutkan dengan perumusan, pengesahan, pelaksanaan, hingga evaluasi berkala. Seluruh tahapan ini, menurutnya, harus terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan lembaga independen lainnya.

Dalam forum tersebut, Makmur juga mengajak peserta diskusi untuk menyadari pentingnya penentuan prioritas dalam kebijakan pemerintah daerah. Menurutnya, tidak semua persoalan bisa ditangani sekaligus, sehingga pemilahan atas isu-isu paling mendesak menjadi kunci efektivitas kebijakan.

“Permasalahan masyarakat sangat banyak, dan tidak semuanya bisa diselesaikan sekaligus. Maka yang harus didahulukan adalah yang paling urgent, paling menyentuh kehidupan masyarakat sehari-hari,” tambahnya.

Ia menutup penyampaiannya dengan menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan publik tidak diukur dari jumlah peraturan yang dihasilkan, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Kesejahteraan warga, pengurangan kemiskinan, dan pemerataan kualitas hidup menjadi indikator utama yang harus terus dikejar.

Kegiatan PDD ke-5 ini menjadi salah satu bentuk komitmen DPRD Kaltim untuk mendekatkan diskursus kebijakan kepada masyarakat akar rumput. Makmur HAPK berharap, melalui kegiatan seperti ini, masyarakat dapat terlibat lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan publik.

Penulis: Selamet
Penyunting: Enggal Triya Amukti