Agus: Demokrasi Tak Hidup Jika Warga Tak Tahu Haknya
ADVERTORIAL – Kurangnya informasi yang diterima masyarakat terkait kebijakan prioritas pemerintah daerah menjadi sorotan dalam kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-5 yang digelar di Gang Kejaksaan, Jalan A Wahab Syahrani, Samarinda Ulu, Sabtu (31/5/2025). Dalam forum ini, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Agus Suwandi, menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam memahami dan mengawal kebijakan publik, khususnya di sektor pendidikan dan layanan sosial.
Menurut Agus, banyak warga Kaltim belum sepenuhnya mengetahui adanya kebijakan pendidikan gratis yang telah dicanangkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Padahal, kebijakan ini mencakup pembebasan biaya pendidikan bagi siswa baru tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan mahasiswa baru yang berdomisili di wilayah provinsi.
“Pemerintah provinsi memberikan kebijakan pendidikan gratis, baik di sekolah negeri maupun swasta. Di swasta, SPP (sumbangan pembinaan pendidikan, red) akan ditanggung. Di negeri, ditambah dengan bantuan seragam dan perlengkapan sekolah,” ungkapnya di hadapan warga.
Ia menambahkan bahwa program tersebut berlaku otomatis bagi pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kaltim, tanpa proses pendaftaran yang rumit sebagaimana pada program beasiswa konvensional. Namun, Agus menegaskan bahwa program ini hanya berlaku bagi warga lokal, bukan pendatang dari luar provinsi.
Tak hanya pendidikan, Agus juga memaparkan sejumlah rencana kebijakan sosial yang tengah disiapkan, di antaranya bantuan renovasi rumah ibadah yang telah berdiri lebih dari lima tahun dan program kesehatan bagi ibu hamil sebagai langkah konkret menekan angka stunting.
“Misalnya, ada rencana bantuan perawatan gigi untuk ibu hamil. Ini merupakan bagian dari upaya penanggulangan stunting yang menjadi fokus kami,” ujarnya.
Agus menilai, kegiatan sosialisasi seperti ini perlu terus dilakukan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Ia menyebut bahwa demokrasi yang sehat tidak mungkin terwujud tanpa keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.
“Demokrasi bukan sistem kerajaan. Pemerintah harus mendengar rakyatnya. Tugas kami adalah menyampaikan suara masyarakat lewat forum-forum seperti ini,” tandas politisi asal Dapil Samarinda itu.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Bidang (Kabid) Politik Dalam Negeri Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim, Fatimah Waty, serta akademisi dari Universitas Mulawarman (Unmul), Dadang Imam Ghozali, yang juga memberikan penguatan pemahaman tentang pentingnya partisipasi publik dalam demokrasi daerah.
Dengan menghadirkan narasumber dari unsur legislatif, birokrasi, dan akademisi, acara ini menjadi ruang dialog terbuka yang memperkuat pemahaman warga tentang hak-hak mereka sebagai bagian dari sistem demokrasi lokal.
Penulis: Selamet
Penyunting: Enggal Triya Amukti
