Di Santan Ulu, Guntur Serukan Pentingnya Demokrasi Partisipatif
ADVERTORIAL — Menjawab kebutuhan masyarakat terhadap ruang partisipasi yang lebih luas dalam kebijakan publik, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Guntur, menggelar kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) bertema Prioritas Kebijakan Publik di Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Sabtu (31/5/2025).
Dalam forum tersebut, Guntur menjelaskan bahwa kebijakan publik bukanlah sesuatu yang terbentuk sepihak oleh pemerintah. Sebaliknya, kebijakan merupakan hasil proses panjang yang idealnya melibatkan suara rakyat sebagai sumber utama dari kebutuhan yang hendak dijawab oleh negara.
“Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan pemerintah untuk mengatasi persoalan masyarakat dan mencapai tujuan bersama. Maka dari itu, pemerintah harus menyerap dan merespons keluhan serta usulan warga,” ujarnya di hadapan peserta yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat.
Acara tersebut dimoderatori oleh Hendri Aritno dan menghadirkan narasumber Toni Nurhadi Kumayza. Guntur menilai kegiatan semacam ini krusial untuk membuka ruang dialog yang sehat antara warga dan para pengambil kebijakan, khususnya di tingkat daerah.
Sebagai legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Guntur menegaskan bahwa peran DPRD tidak hanya terbatas pada fungsi legislasi dan pengawasan. DPRD juga memiliki fungsi representasi yang harus dijalankan dengan menyerap dan memperjuangkan kepentingan rakyat melalui kebijakan yang konkret dan berpihak.
“Tujuan utama kebijakan ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, serta memperkuat demokrasi di tingkat lokal,” terangnya.
Ia juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan. Menurutnya, tanpa keterlibatan publik, kebijakan rawan salah arah dan tidak efektif dalam menjawab permasalahan riil di lapangan.
“Negara kita adalah negara demokrasi. Sudah menjadi konsensus nasional bahwa keberhasilan kebijakan publik sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi,” tandas Guntur.
Guntur juga mengajak generasi muda untuk tidak apatis terhadap proses pembangunan. Ia berharap pemuda aktif mengawal perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik, sebagai bentuk kontribusi nyata bagi masa depan daerah dan bangsa.
Melalui kegiatan ini, Guntur berharap terjadi peningkatan kesadaran politik masyarakat, sekaligus memperkuat hubungan antara warga dan negara. Dirinya juga menegaskan bahwa DPRD harus terus hadir di tengah masyarakat, bukan hanya sebagai pengawas, tapi sebagai penyambung aspirasi.
“Jika rakyat terlibat sejak awal, maka kualitas demokrasi kita akan semakin matang, dan pembangunan di Kaltim akan berjalan lebih adil dan partisipatif,” tutupnya.
Penulis: Putri
Penyunting: Enggal Triya Amukti
