Layanan SDS, Pencairan Dana Kini Lebih Cepat

SAMARINDA – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, secara resmi membuka kegiatan sosialisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online sekaligus meluncurkan layanan Seven Days Service (SDS) pencairan SP2D dalam tujuh hari. Acara berlangsung di Hotel Mercure, Jalan Mulawarman, Samarinda, pada Selasa (27/05/2025).

Sosialisasi ini digagas untuk memperkuat efisiensi dan transparansi dalam proses pencairan anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam sambutannya, Seno Aji menjelaskan bahwa pelaksanaan SP2D Online melalui platform Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan upaya mempercepat layanan digital, sekaligus memperkuat keamanan siber dan perlindungan data informasi. “Dengan Launching SDS ini, merupakan bukti nyata bahwa transformasi digital dalam tata kelola keuangan Pemerintah Provinsi Kaltim, bisa dilaksanakan secara konkret dan mempercepat proses transaksi dan realisasi belanja daerah,” tuturnya.

Dia menegaskan bahwa sistem digital seperti SP2D Online dan SDS dirancang untuk merespons tantangan birokrasi dalam pengajuan dan pencairan dana pembangunan. Melalui sistem ini, durasi pencairan SP2D yang semula kerap tertunda kini dipersingkat menjadi maksimal tujuh hari kerja setelah pengajuan diajukan.

“Inovasi ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov Kaltim untuk menghadirkan tata kelola keuangan yang akuntabel, cepat, dan transparan. Dengan SP2D online dan SDS, kita harapkan tidak ada lagi keterlambatan pencairan dana yang menghambat program-program pembangunan,” lanjut Seno Aji.

Menurutnya, penerapan sistem ini menjadikan data keuangan tersinkronisasi secara langsung antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan BPKAD. Selain meminimalkan risiko kesalahan akibat input manual, integrasi ini juga mendukung efisiensi birokrasi dan menekan biaya operasional tidak perlu.

Acara peluncuran SP2D Online dan SDS juga dihadiri Direktur Utama Bankaltimtara, para kepala OPD di lingkungan Pemprov, perwakilan BPKAD kabupaten/kota, pengelola keuangan daerah, serta instansi teknis lainnya. Sesi diskusi dilaksanakan dengan tujuan memberi pemahaman langsung tentang mekanisme penggunaan platform digital SP2D Online dan layanan SDS. Penerapan SP2D Online dan SDS diharapkan jadi langkah nyata menuju birokrasi digital yang transparan, akuntabel, serta mampu mendukung percepatan pencairan dana pembangunan di Kalimantan Timur. []

Penulis: Nur Quratul Nabila | Penyunting: Enggal Triya Amukti | ADV Diskominfo Kaltim