Pendidikan Inklusif Jadi Prioritas, Gratispol Hadir di Semua Jenjang
SAMARINDA – Keteguhan dalam memastikan pendidikan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat terus menjadi perhatian utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim).
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud yang akrab disapa Harum menegaskan bahwa sektor pendidikan harus berada di garis depan kebijakan daerah sebagai fondasi bagi kekuatan bangsa dalam jangka panjang.
Pernyataan tersebut disampaikannya ketika memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 di halaman Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada Nomor 2, Kota Samarinda, Jumat (02/05/2025).
Dalam momen yang dihadiri ribuan siswa, guru, dan perwakilan pemerintah daerah itu, ia menekankan bahwa akses pendidikan berkualitas tidak boleh lagi menjadi beban bagi masyarakat. “Kalau pendidikannya bagus, Insya Allah, tiangnya akan berdiri dengan tegak dan negara kokoh,” jelas Gubernur Harum.
Ia mengungkapkan, komitmen tersebut telah diwujudkan secara konkret melalui peluncuran Program Gratispol. Kebijakan yang memuat enam paket bantuan strategis ini diluncurkan bersama Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, pada 21 April 2025 di Plennary Hall Gelora Kadrie Oening, Samarinda.
Salah satu pilar utama Gratispol adalah pendidikan gratis yang mencakup semua jenjang, mulai Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), hingga Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
Bantuan ini juga diperluas dengan pemberian perlengkapan sekolah dan seragam tanpa biaya bagi seluruh siswa penerima manfaat. “Termasuk seragamnya diberikan secara gratis,” tegasnya lagi.
Tidak hanya berhenti pada pendidikan dasar dan menengah, Gratispol bahkan dirancang menjangkau pendidikan tinggi. Mulai dari jenjang diploma hingga program doktoral di seluruh kampus negeri dan swasta se-Kaltim, pemerintah memastikan masyarakat kurang mampu tetap memiliki peluang melanjutkan pendidikan ke tingkat lebih tinggi.
Selain pendidikan, kebijakan Gratispol juga mencakup layanan kesehatan gratis, subsidi biaya kepemilikan rumah layak huni, serta penyediaan internet gratis yang menjangkau seluruh desa.
Menurut Gubernur Harum, paket bantuan terpadu ini adalah strategi percepatan pembangunan sumber daya manusia unggul dan tangguh menghadapi tantangan zaman.
Pemerintah daerah, katanya, akan memastikan pendanaan program berjalan konsisten melalui penguatan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta skema pembiayaan khusus yang dirancang agar program tidak terputus di tengah jalan.
Gubernur Harum optimistis langkah terukur ini akan membuat Kalimantan Timur semakin siap bersaing dalam ekonomi digital dan industri masa depan. Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk tenaga pendidik, untuk bersama-sama mengawal kebijakan agar manfaatnya dirasakan secara merata.
Langkah ini, tegasnya, menjadi bukti nyata bahwa Kalimantan Timur tidak hanya mengusung retorika pemerataan, tetapi menunjukkan komitmen konkret dalam memastikan pendidikan benar-benar menjadi hak semua warga.
Penulis: Nur Quratul Nabila | Penyunting: Enggal Triya Amukti | ADV Diskominfo Kaltim
