Literasi Digital dan Etika Jadi Bekal ASN Kaltim
SAMARINDA – Dorongan untuk membangun birokrasi yang responsif dan adaptif menjadi pesan utama dalam penutupan orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim). Kegiatan ini bukan sekadar pembekalan teknis, melainkan juga upaya mempersiapkan aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki semangat pengabdian tulus dan siap menghadapi percepatan era digital.
Dalam sambutannya, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim, Nina Dewi, menekankan pentingnya integritas sebagai fondasi etika profesi ASN. Baginya, komitmen untuk melayani masyarakat tidak cukup hanya bermodalkan pemahaman regulasi, tetapi juga harus ditopang penguasaan teknologi agar pelayanan publik berjalan cepat, akurat, dan transparan. “Marilah kita bekerja dengan sepenuh hati dan penuh semangat, jaga niat dari dalam diri bahwa sebagai bagian ASN harus menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya,” ajak Nina Dewi di hadapan ratusan peserta yang hadir, di Aula Utama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim, Jalan HAM M Rifadin, Samarinda, Jumat (02/05/2025).
Ia menilai percepatan transformasi birokrasi melalui smart governance akan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia. Literasi digital menjadi salah satu tolok ukur yang menentukan apakah ASN mampu menjawab ekspektasi publik di era layanan berbasis data. Selain itu, budaya kerja yang dinamis dan terbuka terhadap inovasi juga perlu dikuatkan sejak tahap orientasi.
Menurut Nina, pola kerja ASN ke depan akan terus berubah seiring perkembangan kecerdasan buatan, sehingga aparatur dituntut adaptif dalam menghadapi tantangan baru. Orientasi ini menjadi tahap penting untuk menanamkan nilai dasar profesionalisme, pemahaman peran PPPK dalam birokrasi modern, dan etika pelayanan yang berlandaskan akuntabilitas. Orientasi yang berlangsung selama beberapa hari ini mencakup materi tentang tugas pokok PPPK, penguatan wawasan kebangsaan, pembelajaran etika profesi, serta literasi digital. Para peserta dibekali keterampilan dasar yang akan menjadi bekal dalam menjalankan pengabdian di unit kerja masing-masing.
Acara penutupan turut dihadiri Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltim Rahmat Ramadan, jajaran pejabat administrator, pengawas, widyaiswara, serta analis pengembangan kompetensi. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menjadi penegas keseriusan Pemprov Kaltim dalam mendorong pembaruan birokrasi secara menyeluruh.
Melalui orientasi ini, pemerintah daerah berharap PPPK dapat menjadi garda terdepan dalam mewujudkan layanan publik yang lebih inovatif, cepat, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan penguatan kompetensi digital dan etika profesi, birokrasi Kaltim diyakini kian relevan di era transformasi digital yang serba dinamis.
Penulis: Nur Quratul Nabila | Penyunting: Enggal Triya Amukti | ADV Diskominfo Kaltim
