Gubernur Harum Arahkan Ekonomi Kaltim ke Laut, Tinggalkan Daratan
SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur, Dr. H. Rudy Mas’ud, menegaskan pentingnya transformasi arah pembangunan daerah dari sektor darat menuju ekonomi kemaritiman. Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat koordinasi bersama jajaran Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) di ruang kerjanya, Rabu (25/6/2025).
Gubernur yang akrab disapa Harum ini menyoroti bahwa ketergantungan Kalimantan Timur pada sektor kehutanan, pertambangan, dan perkebunan sudah saatnya dikurangi. Menurutnya, sektor-sektor tersebut tidak bisa terus diandalkan karena sifat konsesinya yang terbatas serta meninggalkan dampak sosial dan lingkungan yang serius. “Bagaimana kita bisa menyusun tahapan strategis peralihan pembangunan dari sektor berbasis darat ke sektor kemaritiman,” ujar Gubernur Harum.
Ia mencontohkan fenomena lalu lintas ponton batu bara di Sungai Mahakam yang hampir setiap hari terjadi, namun tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat sekitar. “Ponton batu bara lewat tiap hari di Sungai Mahakam, tapi masyarakat hanya jadi penonton. Dampak lingkungannya kami yang tanggung,” tegasnya.
Selain dampak sosial dan ekologis, Gubernur Harum juga mengungkapkan bahwa kontribusi sektor pertambangan dan kehutanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbilang masih rendah. Oleh karena itu, Pemprov Kaltim mendorong diversifikasi ekonomi melalui sektor laut, pesisir, dan kepelabuhanan.
Sejumlah langkah strategis disiapkan untuk menunjang peralihan ini, antara lain identifikasi potensi wilayah pesisir dan laut, pemetaan kelembagaan dan tantangan maritim, serta sinergi program antara pemerintah pusat dan daerah di sektor perikanan, pelabuhan, dan participating interest (PI) migas. Pemutakhiran Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berbasis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga masuk dalam agenda.
Pemprov Kaltim juga mendorong penguatan regulasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bagian dari percepatan transisi pembangunan. Skema pembiayaan turut disiapkan, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Maritim, kemitraan investasi, serta optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sektor maritim. “Perlu ada keterlibatan BUMD dalam bisnis kemaritiman ini,” ungkap Harum.
Ia juga mengajak seluruh instansi vertikal, termasuk KSOP dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP), untuk bersinergi dan mendukung langkah strategis Pemprov dalam mewujudkan transformasi ekonomi daerah. “Kami siap support KSOP dan KUPP. Tapi kami juga perlu sinergi. Paham-pahamlah,” tambahnya.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh sejumlah pimpinan pelabuhan dan navigasi, antara lain Mursidi (KSOP Kelas I Samarinda), Amiruddin (Distrik Navigasi Kelas I Samarinda), Weku Frederick Karuntu (KSOP I Balikpapan), Raden Yogie Nugraha (KUPP Sangkulirang), Lister Gurning (KUPP Tanjung Redeb), Herman (KUPP Sangatta), dan Zulqadri Edy (KUPP Kuala Samboja).
Transformasi menuju sektor maritim dinilai sebagai langkah strategis yang tidak hanya bertujuan menciptakan ekonomi mandiri dan berkelanjutan, tetapi juga sebagai bentuk keberpihakan terhadap kesejahteraan masyarakat. Kaltim kini menatap masa depan sebagai provinsi yang tidak hanya kaya sumber daya, tetapi juga cerdas dalam mengelolanya. []
Penulis: Nur Quratul Nabila | Penyunting: Enggal Triya Amukti | ADV Diskominfo Kaltim
