DPRD Kaltim: Miskin Menurun, Tapi Ketimpangan Naik

ADVERTORIAL – DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Paripurna ke-19 pada Selasa (17/6/2025), dengan agenda penyampaian pandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Dalam forum tersebut, tujuh fraksi DPRD menyampaikan beragam catatan kritis, masukan, serta rekomendasi penting terhadap pelaksanaan keuangan daerah, mulai dari penyerapan anggaran, kesejahteraan rakyat, hingga kontribusi badan usaha milik daerah (BUMD).

Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya, Shemmy Permata Sari, menyoroti pentingnya tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Ia mendesak pemerintah provinsi segera merespons hasil audit, baik yang berkaitan dengan sistem pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. “Pemerintah provinsi segera menindaklanjuti rekomendasi BPK sesuai dengan rencana aksi tindak lanjut pemerintah provinsi, dan meminta kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah untuk lebih intensif melakukan tugas dan fungsinya dalam pembinaan, sehingga temuan yang sama tidak akan terulang pada tahun-tahun berikutnya,” tegas Shemmy.

Fraksi Gerindra melalui Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, menyoroti ketimpangan dalam indikator kesejahteraan. Meski persentase penduduk miskin di Kaltim turun dari 6,11 persen pada 2023 menjadi 5,78 persen pada 2024, namun indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan justru meningkat. “Ini menunjukkan bahwa masyarakat miskin semakin kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, sementara ketimpangan semakin tajam,” ungkapnya.

Dari Fraksi PDI Perjuangan, Guntur menyampaikan kekhawatiran atas belum tersalurkannya dana karbon kepada desa-desa yang berhak menerimanya sejak dana tersebut diterima pemerintah provinsi pada 2022. “Kami ingin kejelasan mengenai hambatan dan kelanjutan penerimaan dana ini,” ujarnya.

Fraksi PKB melalui Sulasih menyoroti belum optimalnya penggunaan anggaran, khususnya di sektor pendidikan dan pekerjaan umum yang dinilai strategis dalam pembangunan daerah.

Sementara itu, Fraksi PAN-Nasdem lewat Abdul Giaz menekankan perlunya optimalisasi belanja daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor UMKM dan usaha ekonomi produktif. “Cukup banyak anggaran yang tidak terserap. Mohon dijelaskan apa penyebabnya? Fraksi PAN-Nasdem mengingatkan agar pemerintah daerah melakukan optimalisasi belanja daerah. Support pada UMKM atau usaha ekonomi produktif akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.

Fraksi PKS melalui Subandi menyoroti minimnya kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menyarankan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh BUMD dan menyusun target kinerja yang lebih realistis dan berorientasi pada profit. “Fraksi PKS mendorong evaluasi menyeluruh terhadap seluruh BUMD, serta reformulasi target kinerja BUMD yang lebih realistis dan berbasis pada indikator profitabilitas serta kontribusi PAD,” ucap Subandi.

Sementara Fraksi Demokrat-PPP melalui Nurhadi Saputra menyoroti persoalan infrastruktur, khususnya perlunya peningkatan dan pelebaran Jalan Mulawarman di Kota Balikpapan. Ia meminta pemerintah provinsi segera meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat. “Jalan ini perlu ditingkatkan dan dilebarkan untuk mengurai kemacetan serta mempercepat akses mobilitas warga, terutama dari dan menuju Bandara Sepinggan,” jelasnya.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, didampingi oleh para wakil ketua yakni Ekti Imanuel, Ananda Emira Moeis, dan Yenni Eviliana. Hadir pula Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud. []

Penulis : Muhammad Ikhsan | Penyunting : Rara