MPR Desak Keselamatan Gunung Rinjani Ditingkatkan
JAKARTA — Menyusul meningkatnya kunjungan wisatawan dan tingginya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari Taman Nasional Gunung Rinjani, anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Johan Rosihan meminta pemerintah lebih serius meningkatkan sistem keselamatan dan pelestarian kawasan konservasi tersebut.
Ia menilai investasi di sektor keselamatan bukan lagi pilihan, tetapi menjadi keharusan di tengah meningkatnya popularitas Rinjani sebagai destinasi wisata kelas dunia.
“Keselamatan dan konservasi dalam dunia modern bukan beban, melainkan bentuk investasi. Apalagi setelah tragedi meninggalnya wisatawan asal Brasil di jalur pendakian Rinjani. Ini seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah,” tegas Johan dalam keterangan tertulis, Rabu (2/7/2025).
Tragedi yang merenggut nyawa turis asing itu, menurut Johan, mencoreng citra pariwisata Indonesia di kancah internasional.
Korban disebut meninggal dunia karena mengalami kelelahan saat mendaki dan tidak segera mendapatkan bantuan medis di medan yang berat.
“Di era keterbukaan informasi seperti sekarang, kegagalan menjamin keselamatan satu nyawa saja bisa berdampak besar pada reputasi destinasi wisata kita,” ujarnya.
Data dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) menunjukkan total kunjungan wisatawan sepanjang tahun 2024 mencapai 189.091 orang.
Dari angka tersebut, mayoritas pengunjung berasal dari dalam negeri sebesar 74,73 persen (141.302 orang), sementara sisanya 25,27 persen (47.789 orang) merupakan wisatawan mancanegara.
PNBP yang dihasilkan pun mencapai Rp 22,5 miliar.
Melihat besarnya potensi dan antusiasme wisatawan, Johan menyatakan bahwa keberhasilan tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab negara dalam menjamin keamanan pengunjung dan menjaga keberlanjutan lingkungan.
“Kondisi lapangan masih menunjukkan minimnya kesiapan sistem penyelamatan dan perlindungan. Padahal, kawasan ini bukan sekadar tempat wisata, melainkan juga wilayah konservasi dengan ekosistem yang rapuh dan membutuhkan manajemen profesional,” tambahnya.
Untuk memperkuat sistem tanggap darurat, Johan mendorong agar sebagian dari PNBP Rinjani dialokasikan bagi pembangunan infrastruktur keselamatan.
Ia mengusulkan dua fasilitas utama: gudang peralatan penyelamatan di Pelawangan Sembalun dan pusat komando keselamatan di Rinjani Trekking Centre (RTC) Sembalun.
“Gudang rescue perlu dilengkapi alat evakuasi vertikal sejauh 500 meter, panel surya untuk pengisian baterai, serta alat bantu komunikasi darurat dan drone pencari. Sementara RTC bisa menjadi pusat kontrol 24 jam dengan teknologi seperti drone thermal dan sistem pelacakan,” jelas Johan.
Ia menekankan bahwa kesiapan penyelamatan sangat penting, khususnya di musim pendakian.
Selama ini, banyak insiden ringan hingga berat yang tidak tertangani optimal karena keterbatasan akses dan belum adanya tim SAR permanen.
“Negara tidak boleh menunggu korban berikutnya untuk bertindak. Investasi dalam keselamatan adalah syarat mutlak dari pariwisata berkelanjutan,” kata Johan.
Selain sarana penyelamatan, ia juga mendorong pemasangan rambu peringatan di jalur-jalur kritis, terutama di atas Pelawangan Sembalun menuju puncak.
Jalur ini dikenal terjal dan licin, sehingga membutuhkan penanda visual, informasi arah angin, serta peringatan zona longsor.
Tak hanya itu, edukasi terhadap pendaki juga disorot Johan.
“Pos edukasi dan video briefing di shelter utama wajib disediakan, terutama karena 74 persen pendaki adalah wisatawan domestik,” ujarnya.
Ia pun mengkritik lemahnya pengawasan terhadap operator trekking yang kerap mengabaikan standar keselamatan.
Menurutnya, penguatan sertifikasi pemandu, pembatasan kuota pendakian harian, dan pengawasan jalur resmi adalah langkah yang tidak bisa ditunda lagi.
“Peran pengelola TNGR harus lebih kuat. Bukan hanya sebagai regulator, tapi juga fasilitator keselamatan dan pembina komunitas trekking. Jika dikelola serius, Rinjani bisa menjadi contoh pengelolaan wisata konservasi terbaik di Asia Tenggara,” tutupnya. []
Nur Quratul Nabila A
