Kaltim Dorong Inovasi Ekonomi Desa Lewat Riset BRIDA
SAMARINDA — Dalam upaya memperkuat fondasi ekonomi desa di Kalimantan Timur (Kaltim), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim menerima kunjungan resmi dari Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kaltim. Kunjungan ini berlangsung di Kantor DPMPD Kaltim, Jalan MT Haryono, Samarinda, pada Rabu (4/6/2025), dan menjadi tonggak awal kerja sama strategis antarinstansi dalam pengembangan kelembagaan dan potensi ekonomi desa.
Kepala DPMPD Kaltim, Puguh Harjanto, menyambut langsung kedatangan Kepala BRIDA Kaltim, Fitriansyah. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas hasil riset strategis BRIDA mengenai pola kerja sama antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pelaku industri lokal. Hasil riset ini dinilai penting untuk membangun ekosistem ekonomi desa yang tangguh dan berkelanjutan.
Menurut Fitriansyah, riset tersebut merupakan respons terhadap berbagai tantangan yang dihadapi desa-desa di Kaltim dalam memanfaatkan potensi ekonomi secara optimal. Ia menekankan pentingnya pengembangan skema bisnis yang inklusif, berbasis sumber daya lokal, dan berorientasi pada keberlanjutan ekonomi maupun sosial.
“Kami melihat bahwa kolaborasi antara BUMDes dan industri lokal memiliki potensi besar dalam membuka akses pasar, meningkatkan efisiensi produksi, serta memperluas peluang kerja dan pendapatan masyarakat desa,” jelas Fitriansyah.
Puguh Harjanto menyampaikan apresiasi atas riset aplikatif yang disusun BRIDA. Ia menyatakan bahwa hasil riset tersebut dapat menjadi referensi penting dalam perumusan kebijakan pengembangan desa di Kaltim. Puguh juga menegaskan pentingnya transformasi temuan akademis menjadi aksi nyata yang memberikan dampak langsung di lapangan. “Ada beberapa hal yang menjadi prioritas kami untuk mendukung pengembangan kolaborasi ini. Pertama, peningkatan kapasitas SDM desa melalui pelatihan dan pendampingan. Kedua, fasilitasi legalitas usaha BUMDes agar memiliki dasar hukum yang kuat. Ketiga, penguatan manajemen kelembagaan dan keuangan, serta yang tak kalah penting adalah dukungan permodalan yang tepat sasaran,” ujarnya.
Lebih lanjut, Puguh menyatakan bahwa sinergi antara BRIDA, DPMPD, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya perlu diperkuat agar tercipta ekosistem ekonomi desa yang mandiri, adaptif, dan berdaya saing. Ia juga menegaskan bahwa program pemberdayaan desa harus selaras dengan visi pembangunan Kaltim sebagai penyangga utama Ibu Kota Negara (IKN).
Pertemuan ini tidak hanya menandai awal kerja sama antarinstansi, tetapi juga menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dalam mendukung pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.
Dengan adanya dukungan riset dan data yang akurat, diharapkan kebijakan pembangunan desa di Kaltim dapat lebih terarah, tepat guna, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di tingkat akar rumput. [] Penulis: Putri Aulia Maharani | Penyunting: Enggal Triya Amukti | ADV Diskominfo Kaltim
