Bupati Aulia Gratiskan Layanan Kesehatan dan Seragam Sekolah
ADVERTORIAL — Komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam memperluas akses terhadap layanan dasar bagi masyarakat kembali ditegaskan melalui program Kukar Idaman. Dalam forum resmi bersama DPRD Kukar, Bupati Aulia Rahman Basri menyampaikan bahwa dua sektor utama, yakni kesehatan dan pendidikan, menjadi titik berat dalam kebijakan pelayanan publik yang sedang digalakkan.
Kepastian mengenai kebijakan tersebut disampaikan Bupati Aulia usai mengikuti Rapat Paripurna ke-14 DPRD Kukar pada Senin (30/06/2025). Dalam keterangannya, ia menjelaskan bahwa saat ini warga Kutai Kartanegara dapat memperoleh layanan kesehatan hanya dengan menunjukkan KTP. “Sudah kita kick-off. Sekarang warga Kukar bawa KTP saja sudah bisa berobat. Itu sudah kita akomodir,” tegasnya.
Program tersebut, sambung Aulia, menyesuaikan dengan kebijakan nasional yang masih mengatur layanan kesehatan gratis untuk peserta BPJS kelas 3. Pemerintah daerah juga tengah bersiap menyambut perubahan sistem layanan kesehatan nasional yang akan meninggalkan sistem kelas dan beralih pada skema tanpa kelas.
Di sisi lain, upaya serius juga dilakukan di bidang pendidikan. Pemkab Kukar telah menyampaikan imbauan kepada seluruh satuan pendidikan agar tidak lagi melakukan pungutan, terutama dalam bentuk penjualan seragam sekolah. “Kita sudah himbau untuk tidak memperjualbelikan seragam. Insya Allah nanti seragam akan kita support dari APBD. Kalau belum masuk sekarang, akan kita anggarkan di perubahan,” ungkap Aulia.
Untuk memastikan pelaksanaannya sesuai harapan, Bupati meminta keterlibatan aktif masyarakat dan menugaskan Dinas Pendidikan Kukar melakukan pengawasan. “Kalau masih ada pungutan, segera laporkan. Kami ingin ada keterbukaan dari masyarakat,” katanya.
Penerapan kebijakan ini difokuskan terlebih dahulu pada peserta didik baru tahun ajaran ini. Meski begitu, Aulia mengakui bahwa sekolah swasta masih menjadi tantangan tersendiri karena belum tercover oleh skema dukungan operasional dari Kukar Idaman. “Sekolah swasta belum mendapatkan support operasional dari program Kukar Idaman. Tapi saat RPJMD Kukar Idaman Terbaik sudah berjalan penuh, semua itu akan kita dukung,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa proses pelaksanaan tidak akan ditunda hanya karena belum semua aspek ideal tercapai. “Yang penting anggarannya sudah kita siapkan, kita langsung gas saja,” pungkasnya.
Langkah cepat dan adaptif ini menggambarkan upaya nyata Pemkab Kukar untuk tidak hanya menetapkan kebijakan, tetapi juga memastikan pelaksanaan yang berdampak langsung kepada masyarakat secara menyeluruh dan merata.[]
Penulis: Suryono | Penyunting: Aulia Setyaningrum
