DPRD Kaltim Respons Cepat Bencana di Kukar

ADVERTORIAL – Bencana longsor yang melanda kawasan Kilometer 28, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada Senin (02/06/2025), mendorong Komisi III DPRD Kalimantan Timur untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna menelaah lebih dalam akar persoalan serta langkah penanganannya. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, dan dihadiri para anggota seperti Jahidin, Abdul Rakhman Bolong, Arfan, Baharuddin Muin, Subandi, dan Syarifatul Sya’diah.

Turut hadir perwakilan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, manajemen PT Baramulti Sukses Sarana (BSSR) sebagai perusahaan tambang yang beroperasi di sekitar lokasi, serta kuasa hukum Aliansi Rakyat Tani Jaya Bersatu, Kepala Desa Batuah Abdul Rasyid, dan warga yang terdampak langsung. Sebanyak 22 kepala keluarga di Desa Batuah menjadi korban terdampak longsor tersebut, yang tidak hanya merusak infrastruktur dan rumah, namun juga menciptakan keresahan dan ketidakpastian akan keamanan hunian mereka.

DPRD Kaltim pun menyatakan keprihatinannya atas situasi yang dihadapi warga. “Musibah ini bukan hanya merugikan secara materi, tapi juga berdampak pada keselamatan warga. Karena itu, Komisi III hadir untuk mencari solusi atas persoalan ini,” ujar Akhmed Reza Fachlevi.

Meski Dinas ESDM menyebut longsor tersebut sebagai bencana alam, beberapa warga dan kuasa hukum Aliansi Rakyat Tani Jaya Bersatu menyuarakan kekhawatiran bahwa aktivitas pertambangan PT BSSR di sekitar lokasi memiliki kontribusi terhadap kerentanan tanah yang menyebabkan longsor. “Meski ESDM menyebut ini sebagai bencana alam, masyarakat melihat adanya potensi keterkaitan dengan aktivitas pertambangan. Maka penting bagi kami untuk melihat langsung ke lapangan,” tegas Reza.

Rapat ini tidak sekadar mendengar keluhan, tetapi juga menghasilkan tindak lanjut konkret. Komisi III merencanakan pembentukan tim khusus untuk melakukan tinjauan langsung ke lokasi. Kolaborasi antara DPRD, ESDM, BBPJN, PT BSSR, pemerintah desa, serta masyarakat akan menjadi pilar evaluasi bersama agar solusi yang dihasilkan tepat sasaran.

Kepala Desa Batuah, Abdul Rasyid, didorong untuk segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Peninjauan lapangan direncanakan dilaksanakan pada minggu kedua bulan Juni.

Evaluasi ini diharapkan dapat memetakan faktor risiko sekaligus merancang langkah penanganan berkelanjutan. “Ini merupakan bentuk keseriusan DPRD dalam menanggapi keluhan masyarakat dan mencari solusi yang adil serta berimbang,” ungkap Reza di akhir rapat.

Bencana ini menjadi pengingat akan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan wilayah tambang. Kolaborasi multipihak menjadi krusial dalam memastikan perlindungan terhadap warga, terlebih di daerah yang berada dalam lingkup aktivitas industri ekstraktif. Ketepatan mitigasi risiko menjadi kunci agar kejadian serupa tidak terulang dan warga dapat menjalani kehidupan yang aman dan tenteram. []

Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum