Kaltim Dorong Kemandirian Tenaga Kerja Lewat Pelatihan

ADVERTORIAL – Di tengah tekanan tingginya angka pengangguran dan rendahnya keterampilan kerja, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan komitmen kuat dalam membangun sumber daya manusia melalui pendekatan praktis dan terukur. Melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Pemprov Kaltim meluncurkan program pemagangan dan pelatihan kerja tahun 2025 sebagai langkah konkret menyiapkan tenaga kerja lokal yang unggul dan kompetitif.

Langkah ini menjadi bagian integral dari strategi pembangunan SDM yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perkembangan dunia industri serta kebutuhan tenaga kerja masa depan, khususnya dalam menghadapi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah Kalimantan Timur. Program ini dirancang untuk menjawab langsung kebutuhan keterampilan praktis bagi lulusan baru, pencari kerja, dan masyarakat umum yang ingin meningkatkan kualitas diri di dunia kerja.

Dimulainya program tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Program Pemagangan Dalam Negeri serta Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2025 bersama 15 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang tersebar di Kalimantan Timur. Penandatanganan dilakukan pada Selasa (24/6/2025) di Aula Disnakertrans Kaltim, Jalan Kemakmuran, Samarinda, yang turut dihadiri oleh sejumlah perwakilan lembaga dan pemangku kepentingan.

Sekretaris Disnakertrans Kaltim, Aji Syahdu Gagah Citra, memimpin langsung kegiatan tersebut. Hadir pula Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Damayanti, mewakili Ketua Komisi IV DPRD Kaltim. Dalam kesempatan itu, Damayanti menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap program yang dinilainya sangat tepat sasaran. “Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Pemagangan dan pelatihan merupakan cara efektif untuk mengasah kompetensi generasi muda Benua Etam agar siap terjun ke dunia kerja,” ujar Damayanti dalam sambutannya.

Menurutnya, tantangan ketenagakerjaan saat ini tidak hanya soal ketersediaan lapangan kerja, tetapi juga kesiapan tenaga kerja dalam mengisi kebutuhan pasar. Karena itu, pelatihan vokasi dan pemagangan industri dipandang sebagai solusi praktis untuk membekali masyarakat dengan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan lapangan.

“Jika kita lihat kondisi saat ini, tingkat pengangguran di Indonesia, termasuk di Kaltim, masih tergolong tinggi. Program seperti ini memberi kesempatan emas untuk membekali mereka dengan keterampilan yang relevan,” lanjutnya. Ia juga menekankan bahwa langkah Pemprov Kaltim harus didukung oleh berbagai pihak, termasuk sektor swasta, agar jangkauan pelatihan bisa diperluas dan dimanfaatkan oleh lebih banyak masyarakat dari berbagai latar belakang.

Lebih jauh, Damayanti menyebut bahwa kesiapan SDM lokal akan menjadi penentu keberhasilan pembangunan IKN yang sedang berlangsung. Ketersediaan tenaga kerja kompeten di sektor infrastruktur, industri kreatif, dan pelayanan publik akan memperkuat posisi Kalimantan Timur sebagai penopang utama proyek strategis nasional tersebut. “Inisiatif ini penting untuk mencetak SDM yang tangguh, berdaya saing, dan berkontribusi aktif dalam membangun Kalimantan Timur sekaligus mendukung keberhasilan Ibu Kota Nusantara,” tegasnya.

Melalui pendekatan pelatihan berbasis kemitraan dan pengembangan kompetensi yang terstandarisasi, Pemprov Kaltim berharap dapat menumbuhkan ekosistem kerja yang inklusif dan progresif. Ke depan, program ini juga diharapkan menjadi contoh nasional dalam penanganan masalah ketenagakerjaan yang tak hanya berbasis angka, tetapi berorientasi pada kualitas dan keberlanjutan. []

Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum