Penguatan Pokdarwis Jadi Langkah Strategis Kukar Majukan Wisata Desa

ADVERTORIAL — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Pariwisata (Dispar) berupaya memperkuat peran kelompok sadar wisata (Pokdarwis) sebagai pilar utama pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat. Salah satu langkah konkret yang tengah disiapkan adalah program evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan dan kinerja Pokdarwis di seluruh kecamatan.

Evaluasi ini dijadwalkan mulai awal tahun 2026 dan menjadi bagian penting dalam agenda pembinaan berkelanjutan, terutama untuk memastikan keberadaan Pokdarwis tidak hanya sebatas formalitas, tetapi juga mampu menjalankan fungsi secara aktif dan profesional dalam mengelola potensi wisata desa. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata Dispar Kukar, Ridha Patrianta, menyebut bahwa penguatan organisasi lokal seperti Pokdarwis merupakan bagian dari strategi membangun sektor pariwisata yang partisipatif dan berkelanjutan.

Namun ia menyoroti belum semua Pokdarwis menunjukkan perkembangan yang diharapkan. “Kami mencatat hingga saat ini telah terbentuk 64 Pokdarwis dari 20 kecamatan. Tapi tidak semua menunjukkan perkembangan yang signifikan. Sebagian hanya formalitas tanpa kegiatan. Karena itu, kami ingin melakukan evaluasi untuk memastikan kelompok ini benar-benar aktif dan memberikan kontribusi bagi pariwisata lokal,” ujar Ridha, Senin (23/06/2025) di Tenggarong.

Evaluasi ini tidak sebatas memeriksa dokumen administratif, tetapi juga akan mengkaji secara langsung kondisi lapangan, termasuk aktivitas organisasi, struktur keanggotaan, jejak program kerja, serta keterlibatan kelompok dalam pengembangan produk wisata dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). “Minimal, kelompok sudah aktif selama satu tahun, punya kegiatan yang terdokumentasi, dan menunjukkan partisipasi nyata dalam mengelola objek wisata,” tegas Ridha.

Ia menambahkan, pemberian bantuan selama ini telah menyasar pada kebutuhan pokok seperti pelatihan, peralatan promosi, dan pembangunan fasilitas pendukung. Namun ke depan, alokasi bantuan akan diperketat dengan skema seleksi berbasis indikator evaluasi yang jelas dan terukur.

Beberapa indikator yang kini sedang disusun Dispar Kukar meliputi keaktifan organisasi dan keterlibatan anggota, legalitas lahan yang dikelola, perencanaan pengembangan produk wisata, serta kemampuan menyusun dan menjual paket wisata secara digital. “Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk membubarkan atau menghentikan kelompok. Justru kami ingin mengetahui tantangan yang dihadapi mereka di lapangan, agar program pembinaan ke depan bisa lebih tepat sasaran,” jelas Ridha.

Lebih lanjut, hasil evaluasi akan digunakan untuk menyusun peta prioritas pembinaan, penyaluran bantuan, pelatihan tematik, hingga promosi destinasi wisata berbasis komunitas. Dispar Kukar juga mendorong kemitraan antara Pokdarwis dan pelaku industri pariwisata, termasuk biro perjalanan lokal.

Menurut Ridha, biro perjalanan di Kukar dinilai masih belum optimal dalam menjual paket wisata domestik, yang berdampak pada minimnya kunjungan wisatawan ke desa-desa wisata potensial. “Kami berharap Pokdarwis tidak hanya menjadi kelompok seremonial, tetapi benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi desa melalui pariwisata. Ini sejalan dengan visi kami menciptakan desa wisata yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan,” pungkasnya. Langkah evaluasi ini mencerminkan pergeseran arah pembangunan pariwisata Kukar yang tidak hanya terfokus pada aspek fisik, tetapi lebih kepada penguatan kapasitas masyarakat sebagai pelaku utama pariwisata berbasis komunitas.[]

Penulis: Suryono | Penyunting: Aulia Setyaningrum