Titiek Soeharto Minta Pemerintah Tindak Tegas Pelaku Beras Oplosan
JAKARTA — Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, menyatakan keprihatinannya atas maraknya praktik peredaran beras oplosan yang merugikan masyarakat hingga Rp 100 triliun per tahun.
Ia mendesak pemerintah menindak tegas pelaku agar memberikan efek jera.
“Beras oplosan, prihatin ya, zaman sekarang masih ada yang oplos-oplos, perusahaan besar lagi. Saya rasa harus ditindaklah supaya ada efek jera,” ujar Titiek kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2025).
Menurut Titiek, praktik peredaran beras oplosan merupakan ancaman serius terhadap target swasembada pangan yang sedang diupayakan pemerintah.
Selain itu, kondisi ini juga merugikan petani lokal dan mengacaukan kepercayaan konsumen terhadap produk beras dalam negeri.
“Kita semua ini lagi pengin swasembada, pengin meningkatkan urusan pangan. Jadi, ayo kita sama-sama tertib. Jangan malah merusak,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Komisi IV DPR RI berencana memanggil Kementerian Pertanian (Kementan) untuk meminta penjelasan mengenai kasus ini, termasuk penyebab lemahnya pengawasan sehingga beras oplosan bisa beredar luas.
“Kita hampir setiap minggu rapat kerja dengan Kementan. Besok pasti kita tanyakan soal ini,” ujar Titiek.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa hasil investigasi bersama Satgas Pangan menemukan 212 merek beras tidak memenuhi standar mutu. Ketidaksesuaian meliputi berat kemasan, komposisi, hingga label mutu.
Ironisnya, sebagian besar beras oplosan tersebut beredar di minimarket dan supermarket, dikemas layaknya beras premium.
Banyak ditemukan kemasan bertuliskan “5 kilogram”, tetapi isinya hanya 4,5 kilogram.
“Ini merugikan masyarakat Indonesia hampir Rp 100 triliun per tahun. Kalau 10 tahun berjalan, kerugiannya bisa mencapai Rp 1.000 triliun,” ujar Amran dalam keterangannya. []
Nur Quratul Nabila A
