Aria Bima Usul Gedung BUMN Pindah ke IKN, Respons Usulan Gibran Berkantor di Nusantara
JAKARTA — Di tengah diskusi politik yang berkembang soal masa depan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, politikus PDI Perjuangan, Aria Bima, menyampaikan pandangannya terkait pemanfaatan kawasan tersebut.
Ia menyoroti pentingnya memastikan agar IKN tidak dibiarkan kosong aktivitas, sembari mengusulkan agar Kementerian BUMN dan seluruh entitas BUMN mulai berkantor di wilayah tersebut.
“Kalau begitu, saya mengusulkan misalnya aktivitas di sana tidak boleh kosong, harus ada. Kalau pemerintahnya belum, bisa diusahakan bagaimana seluruh BUMN itu bisa berkantor di OIKN. Bisa menjadi prioritas,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu, mengutip pernyataannya dari Detikcom, Senin (21/7/2025).
Usulan itu merespons wacana yang sebelumnya disampaikan Partai NasDem agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai berkantor di IKN sebagai langkah awal menghidupkan pusat pemerintahan baru.
Namun menurut Aria, penentuan mengenai pembagian tugas Wapres berada sepenuhnya di bawah kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
“Itu wilayah domain dari eksekutif ya. Namanya semua adalah tanggung jawab dalam kendali Presiden Prabowo. Distribusi pembagian kerja atau mewakilinya sebagai Wapres seperti apa? Tentu, tentu itu penting,” kata Aria Bima.
Aria menegaskan pentingnya menjadikan IKN sebagai kawasan ekonomi aktif yang tidak membebani fiskal nasional.
Ia mengingatkan bahwa tujuan pendirian IKN juga mencakup pemerataan pembangunan wilayah tengah Indonesia.
“Supaya kita tetap melihat bagaimana ekonomi wilayah di tengah itu hidup dan bagaimana pembangunnya tidak membebani fiskal di Jakarta atau fiskal pusat,” ujarnya.
Sebagai solusi konkret, Aria mendorong agar Indonesia meniru model Tiongkok yang memiliki wilayah khusus tempat berkantornya berbagai BUMN.
Ia menyebut pemindahan gedung BUMN dari Jakarta bisa menjadi strategi pembiayaan pembangunan secara bertahap.
“Dan dia bisa menjual gedung-gedung di Jakarta ini untuk membangun gedung-gedung BUMN di wilayah IKN. Yang menurut saya ini lebih bisa berjalan, bertahap, juga terukur dan sudah saatnya kayak di China kita punya wilayah yang gedungnya khusus berisi gedung-gedung BUMN,” tambahnya.
Di sisi lain, Partai NasDem mendorong agar pemerintah segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai IKN untuk memperjelas statusnya.
Bahkan, NasDem sempat menyarankan penurunan status IKN menjadi ibu kota Kalimantan Timur jika pembangunan tak kunjung jelas dan berisiko mangkrak. []
Nur Quratul Nabila A
