DPRD Kaltim: Anggaran Media Disesuaikan, Bukan Dihapus

ADVERTORIAL – Keberlanjutan anggaran untuk media massa di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur, Syarifatul Syadiah, menampik kabar yang menyebutkan bahwa dana untuk media akan dihapus sepenuhnya. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim tetap mengakomodasi anggaran tersebut, meskipun dilakukan penyesuaian nominal.

“Sebetulnya bukan ditiadakan, cuma mungkin dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah karena melihat usulan anggaran media ini jumlahnya besar sampai ratusan miliar, makanya dibahas batas kewajarannya,” ujar Syarifatul saat ditemui awak media di Gedung DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Jumat (25/07/2025).

Menurut politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini, wacana pengurangan dana tidak ada kaitannya dengan isu yang sempat viral terkait ajudan Gubernur. Penyesuaian ini, katanya, murni didorong oleh kebutuhan efisiensi dalam menyusun rencana belanja daerah. Ia pun menekankan bahwa keberadaan media memiliki nilai penting sebagai penyambung informasi kebijakan publik kepada masyarakat.

“Teman-teman dari media ini juga perlu diperhatikan, tentunya kalau ada anggapan ini kaitannya dengan Gubernur yang kemarin viral, sebetulnya tidak ada,” tegasnya.

Legislator yang berasal dari daerah pemilihan Kabupaten Berau, Kutai Timur (Kutim), dan Kota Bontang ini menyampaikan bahwa pemangkasan dana tidak seharusnya berarti penghapusan total. Ia mendukung efisiensi, asalkan tetap menjamin keberlangsungan peran media sebagai mitra pemerintah.

“Kalau Kami realistis saja, kalau memang dianggap itu berlebihan, membengkak, dan tidak proporsional silakan, tapi jangan di-nol kan,” ucapnya.

Bagi Syarifatul, alokasi anggaran untuk media tidak semata-mata soal nilai, namun merupakan bentuk pengakuan terhadap kontribusi media dalam menyampaikan agenda dan hasil pembangunan daerah. Ia berharap relasi antara pemerintah dan insan pers tetap terjaga dengan dukungan anggaran yang wajar dan proporsional.

“Kami juga sampaikan kalau media ini mitra pemerintah yang menginfokan segala kegiatan-kegiatan pembangunan ke masyarakat harus juga dihidupi dalam batas kewajaran,” tutup Syarifatul. []

Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum