Rudy Mas’ud Tekankan Sinergi PPM dan CSR

KUTAI TIMUR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) terus mendorong pelaku industri tambang untuk menjalankan operasional secara beretika, ramah lingkungan, dan bersinergi dengan pemerintah daerah. Hal tersebut ditegaskan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud saat melakukan kunjungan kerja ke wilayah operasional PT Indexim Coalindo di Kaliorang, Kutai Timur (Kutim), Senin (14/07/2025).

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Rudy memberikan apresiasi terhadap komitmen PT Indexim Coalindo dalam mengintegrasikan aktivitas tambang dengan program pelestarian lingkungan dan pengembangan sosial masyarakat. Langkah perusahaan dinilai sebagai bentuk nyata tanggung jawab terhadap masa depan daerah dan keberlanjutan ekosistem.

“Kaltim ini paru-paru dunia. Maka menjaga hutannya, airnya, dan keanekaragaman hayatinya adalah amanah besar. Indexim telah memulainya dengan langkah nyata,” ucap Gubernur.

Ia juga menekankan pentingnya pelaku usaha menjadi mitra aktif pemerintah dalam menjaga keseimbangan pembangunan. Pengelolaan lingkungan dan penyaluran tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) menjadi fokus perhatian. Salah satu langkah yang dinilai strategis adalah mendorong penyaluran CSR melalui lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) agar dampak sosialnya lebih luas.

“Jika kita ingin menjaga keseimbangan pembangunan, maka dunia usaha harus menjadi mitra aktif pemerintah dalam menunaikan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Indexim bisa menjadi role model nasional untuk praktik tambang yang hijau dan beretika,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Rudy Mas’ud juga mengingatkan pentingnya kepatuhan perusahaan terhadap regulasi, khususnya yang berkaitan dengan perpajakan dan tata kelola CSR. Ia menyoroti potensi dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang menjadi bagian penting dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Jika target pajak tidak tercapai, maka program-program prioritas bisa terganggu,” tegasnya.

Gubernur juga meminta agar pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dan CSR tidak dilakukan secara parsial. Menurutnya, sinergi antara perusahaan, pemerintah provinsi, dan kabupaten sangat penting dalam membangun proyek infrastruktur sosial, seperti sekolah, sanitasi, dan hunian layak.

“Kalau ada pembangunan sekolah, sanitasi, atau rumah layak huni, mari sinergikan dengan program Pemprov dan Pemkab. Jangan jalan sendiri-sendiri,” kata Rudy Mas’ud.

Selain itu, sebagai perusahaan pemegang PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) besar, Indexim juga diminta mempersiapkan diri menuju status perusahaan terbuka (IPO) dengan tata kelola yang sesuai standar internasional.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya menjaga stabilitas sosial di wilayah tambang. “Konflik sosial bisa dicegah jika perusahaan terbuka, adil, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Pemerintah akan menjadi mitra sekaligus penengah,” pungkasnya. []

Penulis: Nur Quratul Nabila | Penyunting: Enggal Triya Amukti | ADV Diskominfo Kaltim